Bawaslu sarankan data ulang daftar pemilih di pilkada putaran dua
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan beberapa hal pencegahan adanya pelanggaran prosedur di pilkada putaran kedua. Bawaslu merekomendasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mempertimbangkan dilaksanakan pendataan ulang daftar pemilih khususnya bagi daerah yang melaksanakan putaran kedua.
Bawaslu juga mengimbau kepada para pasangan calon yang maju di putaran kedua menggunakan saksi yang memahami prosedur pemungutan suara. "Kepada pasangan calon dan peserta pemilu itu betul-betul maksimal dalam konteks saksi memahami prosedur yang banyak sekali dalam konteks pemungutan suara," kata Koordinator Pengawasan Bawaslu, Daniel Zuchron di Kantor Bawaslu RI (3/3), Jakarta.
Daniel juga menyarankan untuk pemilu-pemilu berikutnya penting sekali dilakukannya sosialisasi pendidikan kepada masyarakat. "Saya rasa sosialisasi pendidikan pemilih penting ke depannya plus juga pengawasan bersama termasuk tadi konteksnya soal sejak percetakan surat suara dimulai distribusinya juga dimonitoring, C-6 dan lain hanya, plus pelayanan di TPS," tuturnya.
-
Bagaimana cara pemilihan dilakukan di pilkada serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Siapa yang berharap Pilgub Jakarta satu putaran? Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono berharap kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung satu putaran saja.
-
Kenapa ada pemungutan suara ulang di Jateng? Pemilu ulang harus dilakukan di beberapa daerah karena terjadinya pelanggaran saat pemungutan suara. Kondisi seperti ini juga terjadi di wilayah Jawa Tengah.
Daniel mengatakan Bawaslu juga akan melakukan tindak pencegahan pelanggaran yang bisa terjadi di putaran kedua. Selain itu, Bawaslu juga mulai memperketat persiapan dan meminta KPU Provinsi untuk selalu berkoordinasi.
"Bawaslu akan memperketat dalam konteks persiapan. Bawaslu DKI kita minta terus lakukan koordinasi dengan KPU DKI dan Bawaslu RI bersama KPU RI akan memastikan bagaimana persiapan kawan-kawan di provinsi betul-betul maksimal dengan poin-poin yang tadi disebutkan (dugaan pelanggaran)," ucapnya.
Menurut Daniel tindak dugaan pelanggaran yang marak terjadi di pilkada serentak 2017 ini terjadi karena baik panitia ataupun pemilih tidak memahami prosedur yang seharusnya.
"Ini menyangkut prosedur yang banyak tidak dipahami sehingga akar masalahnya itu juga menyangkut soal kebijakan. Kebijakan itukan menyangkut soal bagaimana maintenance pelaksanaan di TPS karena tidak semuanya paham langsung bisa membaca menjalankannya," ungkap Daniel.
Daniel juga menegaskan bahwa hal ini adalah peringatan. Serta perbaikan untuk masa depan. "Ini peringatan dini sekaligus saran perbaikan ke depan secara resmi kami akan sampaikan," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu mengusulkan 1.496 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU)
Baca SelengkapnyaBawaslu Palembang merekomendasikan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada 26 TPS lantaran ditemukan masalah mendasar saat pemilu 14 Februari lalu.
Baca SelengkapnyaDari 1.692 rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara susulan.
Baca SelengkapnyaPengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Bekasi merekomendasikan pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca SelengkapnyaData tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca SelengkapnyaPerpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaKemungkinan akan terjadi PSU di 2.413 TPS yang didapati adanya pelanggaran prosedur.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Sidrap, Akhwan Ali mengatakan saat ini sedang berproses PSU di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu.
Baca SelengkapnyaPenghitungan perolehan suara hanya dilakukan untuk pemilihan anggota DPR RI.
Baca SelengkapnyaPolri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Baca SelengkapnyaIdham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.
Baca Selengkapnya