Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bawaslu sarankan data ulang daftar pemilih di pilkada putaran dua

Bawaslu sarankan data ulang daftar pemilih di pilkada putaran dua Ilustrasi Pilkada Serentak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan beberapa hal pencegahan adanya pelanggaran prosedur di pilkada putaran kedua. Bawaslu merekomendasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mempertimbangkan dilaksanakan pendataan ulang daftar pemilih khususnya bagi daerah yang melaksanakan putaran kedua.

Bawaslu juga mengimbau kepada para pasangan calon yang maju di putaran kedua menggunakan saksi yang memahami prosedur pemungutan suara. "Kepada pasangan calon dan peserta pemilu itu betul-betul maksimal dalam konteks saksi memahami prosedur yang banyak sekali dalam konteks pemungutan suara," kata Koordinator Pengawasan Bawaslu, Daniel Zuchron di Kantor Bawaslu RI (3/3), Jakarta.

Daniel juga menyarankan untuk pemilu-pemilu berikutnya penting sekali dilakukannya sosialisasi pendidikan kepada masyarakat. "Saya rasa sosialisasi pendidikan pemilih penting ke depannya plus juga pengawasan bersama termasuk tadi konteksnya soal sejak percetakan surat suara dimulai distribusinya juga dimonitoring, C-6 dan lain hanya, plus pelayanan di TPS," tuturnya.

Daniel mengatakan Bawaslu juga akan melakukan tindak pencegahan pelanggaran yang bisa terjadi di putaran kedua. Selain itu, Bawaslu juga mulai memperketat persiapan dan meminta KPU Provinsi untuk selalu berkoordinasi.

"Bawaslu akan memperketat dalam konteks persiapan. Bawaslu DKI kita minta terus lakukan koordinasi dengan KPU DKI dan Bawaslu RI bersama KPU RI akan memastikan bagaimana persiapan kawan-kawan di provinsi betul-betul maksimal dengan poin-poin yang tadi disebutkan (dugaan pelanggaran)," ucapnya.

Menurut Daniel tindak dugaan pelanggaran yang marak terjadi di pilkada serentak 2017 ini terjadi karena baik panitia ataupun pemilih tidak memahami prosedur yang seharusnya.

"Ini menyangkut prosedur yang banyak tidak dipahami sehingga akar masalahnya itu juga menyangkut soal kebijakan. Kebijakan itukan menyangkut soal bagaimana maintenance pelaksanaan di TPS karena tidak semuanya paham langsung bisa membaca menjalankannya," ungkap Daniel.

Daniel juga menegaskan bahwa hal ini adalah peringatan. Serta perbaikan untuk masa depan. "Ini peringatan dini sekaligus saran perbaikan ke depan secara resmi kami akan sampaikan," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawaslu Usulkan 1.496 TPS Gelar Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Catat Lokasinya
Bawaslu Usulkan 1.496 TPS Gelar Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Catat Lokasinya

Bawaslu mengusulkan 1.496 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU)

Baca Selengkapnya
Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan pada 26 TPS di Palembang
Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan pada 26 TPS di Palembang

Bawaslu Palembang merekomendasikan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada 26 TPS lantaran ditemukan masalah mendasar saat pemilu 14 Februari lalu.

Baca Selengkapnya
KPU Lakukan Pemilihan Suara Ulang di 1.521 TPS dari 1.692 Direkomendasikan Bawaslu
KPU Lakukan Pemilihan Suara Ulang di 1.521 TPS dari 1.692 Direkomendasikan Bawaslu

Dari 1.692 rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara susulan.

Baca Selengkapnya
KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024
KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024

Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia

Baca Selengkapnya
Bawaslu Bekasi Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dan Lanjutan pada Puluhan TPS
Bawaslu Bekasi Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dan Lanjutan pada Puluhan TPS

Bawaslu Kota Bekasi merekomendasikan pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca Selengkapnya
Ribuan Orang Sudah Meninggal tapi Masuk DPS Pilkada Garut dan Jabar, Kok Bisa?
Ribuan Orang Sudah Meninggal tapi Masuk DPS Pilkada Garut dan Jabar, Kok Bisa?

Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan 122.369 Data Ganda di Pilkada Jabar Disebabkan Perpindahan Penduduk
Bawaslu Temukan 122.369 Data Ganda di Pilkada Jabar Disebabkan Perpindahan Penduduk

Perpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Puluhan TPS di Sulsel akan Gelar Pemungutan Suara Ulang, Ini Pesan Bawaslu untuk KPU
Puluhan TPS di Sulsel akan Gelar Pemungutan Suara Ulang, Ini Pesan Bawaslu untuk KPU

Kemungkinan akan terjadi PSU di 2.413 TPS yang didapati adanya pelanggaran prosedur.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Kecurangan, Satu TPS di Sidrap Sulsel Gelar Pemungutan Suara Ulang
Ada Dugaan Kecurangan, Satu TPS di Sidrap Sulsel Gelar Pemungutan Suara Ulang

Komisioner KPU Sidrap, Akhwan Ali mengatakan saat ini sedang berproses PSU di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu.

Baca Selengkapnya
Indikasi Manipulasi, Bawaslu Sumsel Rekomendasikan Hitung Ulang Suara di Seluruh TPS OKUS
Indikasi Manipulasi, Bawaslu Sumsel Rekomendasikan Hitung Ulang Suara di Seluruh TPS OKUS

Penghitungan perolehan suara hanya dilakukan untuk pemilihan anggota DPR RI.

Baca Selengkapnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya

Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya

Baca Selengkapnya
Dua Rancangan Peraturan KPU akan Dikonsutasikan ke DPR Hari Ini
Dua Rancangan Peraturan KPU akan Dikonsutasikan ke DPR Hari Ini

Idham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.

Baca Selengkapnya