Beban Berat Petugas KPPS, Pilpres dan Pileg Diusulkan Dipisah Lagi

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai perlu ada yang dievaluasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Terutama terkait format pemilu yang digunakan saat ini dengan menggabungkan pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Saya kira yang harus dilakukan Pemilu 2019 adalah membuat evaluasi yang mendalam, komprehensif, dan juga utuh yang terkait dengan seluruh aspek penyelenggaraan pemilu serentak," kata Titi di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/4).

"Sejak awal yang kami usulkan adalah pemilu serentak yang terbagi dua pemilu serentak nasional yang pemilihan Presiden, DPR, DPD," sambungnya.

Titi menyarankan agar penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif kembali dipisah. Sebab pemilu serentak dinilai Titi memberikan banyak beban pada penyelenggara pemilu.

"Ternyata betul meski KPU telah melakukan sejumlah langkah untuk mendistribusi beban kerja tetap saja penyelenggaraan dan pemungutan suara dan penghitungan jadi beban yang amat berat bagi petugas di lapangan," ungkapnya.

Selain itu, Titi juga mengingatkan pentingnya penggunaan rekapitulasi suara secara online. Kata dia, rekapitulasi secara online bisa meringankan beban menulis para petugas teknis di TPS.

"Dari penelusuran di lapangan ternyata kelelahan itu tidak hanya dipicu oleh beban penyelenggaraan pemungutan suara yang sudah berat tapi ada juga kontribusi problematika logistik yang mereka hadapi," ucapnya.

"Jadi misalnya beberapa logistik datang terlambat lalu kemudian kurang, itu kan menambah energi dan beban untuk para petugas KPPS jadi ini yang harus dievaluasi dan dikoreksi ke depan," tegasnya.