Cegah kekalahan lagi, PDIP ajukan judicial review UU MD3 ke MK

Merdeka.com - Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan akan mengajukan judicial review atas pasal 15 ayat 2 UU MD3 tentang Pemilihan Pimpinan MPR dengan sistem paket. Menurutnya pemilihan dengan sistem paket telah mencederai amanah dari rakyat.

"Kemarin kami melalui para pemohon mengajukan judicial review atas pasal 15 ayat 2 UU MD3 yang mengatur tentang pemilihan pimpinan MPR dengan paket. Ternyata dengan sisi pemilihan pimpinan MPR secara paket, yang terjadi dalam proses pemilihan pimpinan DPR beberapa waktu yang lalu terbukti ada sekitar 207 anggota DPR yang tidak dapat menggunakan hak suara," ujar Ahmad Basarah saat tiba di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakpus, Minggu (5/10).

Menurutnya dari jumlah 207 anggota DPR yang tidak dapat menggunakan hak suara tersebut, itu telah merugikan puluhan juta suara rakyat yang berada di kursi parlemen.

"Yang itu kalau dikonversikan dengan suara rakyat, ada sekitar 49 juta sekian ratus sekian lebih suara rakyat yang memberikan mandat kepada anggota DPR terpilih ternyata tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya," ungkapnya.

Oleh karena itu, menurutnya dalam pertemuan ini Koalisi Indonesia Hebat berharap pembahasan strategi antar parpol pendukung kali ini bisa mencegah kejadian yang sama saat pemilihan pimpinan DPR kemarin.

"Hal ini jangan sampai terjadi lagi dalam pemilihan MPR RI. Dengan itu kami berharap dengan adanya judicial review atas pasal 15 ayat 2 itu MK akan segera bertindak. Karena ini sifatnya kegentingan yang memaksa," katanya.

Ahmad juga mengatakan akan meminta MK untuk melakukan sidang peninjauan atas pasal yang mengatur pimpinan DPR tersebut.

"Kita minta paling tidak MK membuat sidang pada hari Senin, sehingga kita punya lebih banyak waktu untuk merenung kembali sehingga kasus dalam pemilihan ketua DPR yang terjadi kemarin tidak terjadi lagi," ujarnya.

Ahmad meyakini bahwa MK bisa melakukan peninjauan sebijak-bijaknya terkait judicial review yang mereka ajukan.

"Oleh karena itu kami yakin para hakim MK adalah negarawan sehingga bisa memutuskan dengan sebijak-bijaknya dan penuh keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku," pungkasnya.