Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat: Pencekalan Novanto bukan urusan DPR, tidak penting

Demokrat: Pencekalan Novanto bukan urusan DPR, tidak penting Setya Novanto diperiksa KPK. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Benny K Harman menilai rapat Badan Musyawarah membahas nota protes Fraksi Partai Golkar atas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto untuk keluar negeri tidak penting. Sebab, pencekalan bukan urusan DPR tetapi kewenangan KPK.

"Enggak penting, usulan pencekalan urusan penegak hukum, urusan KPK. Itu urusan KPK bukan urusan dewan. Yang dicekal selama ini juga banyak," kata Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).

Benny mengakui surat undangan rapat telah diterima Partai Demokrat. Namun dengan pertimbangan itu, fraksi Partai Demokrat tidak hadir dalam rapat Bamus tadi malam. Menurutnya, ada agenda lain yang lebih penting.

Orang lain juga bertanya?

"Ya diundang, tapi tidak datang karena ada acara penting, pengesahan yang begitu saja," tegas Benny.

Benny menganggap surat protes dari DPR ke Presiden Joko Widodo yang meminta pencabutan pencekalan Novanto semata-mata karena terbawa perasaan.

"Itukan perasaan, ya kan perasaan. Yang punya perasaan, saya enggak tahu, dia yang punya perasaan," ucap dia.

Sebelumnya, dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR bidang politik dan kemanan Fadli Zon, mengadakan rapat bersama Bamus guna membahas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Terkait hal ini, mereka mengadakan rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan lainnya untuk menentukan sikap dari lembaga tinggi DPR.

"Sikap dari Bamus adalah sikap DPR yang kami akan mengirimkan surat kepada Presiden besok. Presiden sebagai atasan dari Kemenkum HAM memang juga diminta membatalkan pencekalan yang ada karena bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan undang-undang tentang keimigrasian" tuturnya.

Farhi mengatakan, semua fraksi yang ada di DPR sudah setuju dengan sikap yang akan diambil DPR tersebut termasuk juga kedua partai yang tidak hadir yaitu Hanura dan Demokrat.

"Hasil rapat kami mengundang Bamus hampir semua hadir kecuali Hanura dan Demokrat paling tidak sikap Bamus sehingga bisa mewakili kami," ungkap Fahri.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Tak Undang Jokowi & Ma'ruf Amin di Rakernas V
PDIP Tak Undang Jokowi & Ma'ruf Amin di Rakernas V

PDIP Tak Undang Jokowi & Ma'ruf Amin di Rakernas V

Baca Selengkapnya
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada

Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Jokowi Angkat Bicara Tidak Diundang ke Rakernas PDIP: Tanyakan ke Pengundang, Jangan ke Saya
Jokowi Angkat Bicara Tidak Diundang ke Rakernas PDIP: Tanyakan ke Pengundang, Jangan ke Saya

PDIP tidak akan mengundang Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pengakuan Budiman Dipanggil PDIP Buntut Polemik Dugaan Dukung Capres Prabowo
VIDEO: Pengakuan Budiman Dipanggil PDIP Buntut Polemik Dugaan Dukung Capres Prabowo

Budiman Sudjatmiko menegaskan pertemuannya dengan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, bukanlah bentuk dukungan

Baca Selengkapnya
Rakernas PDIP, Hasto: Tidak Ada Refleksi Khusus Atas Tidak Adanya Jokowi
Rakernas PDIP, Hasto: Tidak Ada Refleksi Khusus Atas Tidak Adanya Jokowi

Tak diundang dalam Rakernas, Presiden Jokowi menyerahkan ke PDIP selaku tuan rumah acara.

Baca Selengkapnya
Dianggap Tidak Bernilai, Surat Klarifikasi Bamsoet Ditolak MKD DPR
Dianggap Tidak Bernilai, Surat Klarifikasi Bamsoet Ditolak MKD DPR

MKD DPR menolak surat klarifikasi dari Bamsoet dan akan melakukan pemanggilan ulang kepada Bamsoet.

Baca Selengkapnya
PDIP Batal Koalisi dengan Demokrat, Gara-Gara Megawati dan SBY Belum Bertemu?
PDIP Batal Koalisi dengan Demokrat, Gara-Gara Megawati dan SBY Belum Bertemu?

Djarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Akan Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin di Rakernas IV, Ini Alasannya
PDIP Tak Akan Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin di Rakernas IV, Ini Alasannya

Djarot menegaskan agenda Rakernas IV PDI Perjuangan hanya untuk internal partai.

Baca Selengkapnya
Rakyat Demo Tolak RUU Pilkada sampai Jebol DPR, Di Mana Jokowi?
Rakyat Demo Tolak RUU Pilkada sampai Jebol DPR, Di Mana Jokowi?

Aktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).

Baca Selengkapnya
NasDem Pastikan Pertemuan Prabowo-Surya Paloh Bukan untuk Halau Hak Angket
NasDem Pastikan Pertemuan Prabowo-Surya Paloh Bukan untuk Halau Hak Angket

Hubungan antar Prabowo dan Surya Paloh itu disebutnya juga sudah terjalin hampir setengah abad.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Partai Nasdem Putuskan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran Tetap Dukung Pemerintah
VIDEO: Partai Nasdem Putuskan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran Tetap Dukung Pemerintah

Partai NasDem memastikan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya