Follow
IKA Unpad Tidak Akan Dukung Bacapres Tertentu pada Pemilu 2024
Merdeka.com - Ikatan Alumni (IKA) Universitas Padjajaran (Unpad) tidak akan mendukung bakal calon presiden (bacapres) tertentu pada Pilpres 2024 mendatang. Alumni didorong berpartisipasi dalam kegiatan politik namun tidak boleh mengatasnamakan organisasi.
"Secara organisasi kami bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis," kata Ketua Umum IKA Unpad Irawati Hermawan di Jakarta, Jumat (19/5).
Pernyataan itu disampaikan Irawati, terkait munculnya wacana di masyarakat, sekelompok orang mengatasnamakan IKA Unpad, mendukung bacapres tertentu pada Pilpres 2024.
-
Siapa yang tidak ikut Pilkada 2024? Seluruh provinsi yang ada di Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Siapa saja yang ikut dalam pilpres 2024? Dari beberapa daerah yang sudah dibacakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dari pasangan nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa yang akan bersaing di pemilu 2024? Dalam demokrasi yang padat modal keberpihakan adalah sebuah keniscayaan. Di sini AMSI mendorong agar media massa menghasilkan berita atau konten berdasarkan undang-undang pers.
-
Siapa saja yang bisa dipilih di Pemilu 2024? Masyarakat akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk periode mendatang.
Namun secara organisasi, kata dia, IKA Unpad mendorong para alumni untuk berpartisipasi secara aktif dan mempergunakan hak politiknya.
"Kami memiliki 370 ribu alumni se-Indonesia," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa sebagai warga Indonesia, para alumni bebas menyalurkan aspirasi secara demokratis, dengan tujuan ikut memperkokoh persatuan rakyat Indonesia, sebagai tanggung jawab bersama yang harus dipikul, karena bagian dari kaum intelektual Indonesia.
Sementara Ketua Dewan Penasihat IKA Unpad Rudiantara menegaskan organisasi mendorong alumni untuk berpartisipasi aktif.
"Kami meyakini talenta dari IKA Unpad sangat baik dan ini merupakan peristiwa lima tahun sekali," jelasnya.
Rudi mengatakan para alumni boleh berpartisipasi, tetapi jangan menggunakan identitas IKA Unpad. "IKA Unpad tidak melakukan politik praktis, tetapi politik filosofi," imbuhnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Alumni Unas mendesak agar lembaga negara netral dalam pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.
Baca Selengkapnya
Guru Besar-Dosen ITB Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Baca Selengkapnya
Khofifah menyebut Muslimat NU hanya membangun politik kebangsaan yang hanya berorientasi pada penegakan konsensus bangsa.
Baca Selengkapnya
Deklarasi itu bertajuk 'Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali'.
Baca Selengkapnya
Pengasuh Pesantren Tebuireng menegaskan posisi netral dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Anies, Ganjar dan Prabowo masih bebas bersilaturahmi hingga debat sesuai undangan BEM UI lantaran belum resmi mendaftar sebagai bakal calon presiden.
Baca Selengkapnya
Logo partai-partai ini tidak akan ada pada surat suara Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Muhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Aturan ini, kata dia termuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum pasal 226.
Baca Selengkapnya
Warga NU cerdas dalam menentukan pilihan politik sehingga tidak memilih hanya pada satu partai politik.
Baca Selengkapnya
Anggota dipersilakan menggunakan hak pilih secara individu, bukan mengatasnamakan PKBB. Jika ketahuan memakai embel-embel PKBB akan dikenakan sanksi.
Baca Selengkapnya