Kader minta Jokowi evaluasi posisi Wiranto di Kabinet usai obok-obok Hanura

Merdeka.com - Pengurus Partai Hanura geram dengan keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta KPU sistem informasi politik partainya. Pendiri Partai Hanura Djafar Badjeber meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi posisi Wiranto sebagai Menko Polhukam.

"Saya harap kepada pak Jokowi selaku presiden mengevaluasi keberadaan kepemimpinan semacam ini," kata Djafar di Kantor DPP Hanura, City Tower, Thamrin, Jakarta, Jumat (6/7).

Menurutnya, Wiranto telah mengacak-acak partai Hanura dengan keputusannya. Hal ini menyusul surat instruksi dari Wiranto agar DPP Partai Hanura kembali ke kepengurusan awal sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-22.AH.11.01, dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Sarifuddin Sudding.

Buntut dari keputusan Wiranto itu, KPU mengubah data sipol milik Partai Hanura. Pengubahan data Sipol membuat yang calon legislatif yang diusung Hanura tidak bisa memasukkan data ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU.

"Saya pikir kalau kaya begini loh masa partainya sendiri mau dimasukin ke jurang. Kalau masih menjadi ketua umum partai dirikan lagi partai. Jangan Hanura di obok-obok," tegasnya.

Pihaknya menduga Wiranto memiliki agenda sendiri di Pemilu Serentak 2019. Agar misi itu tercapai, kata Djafar, Wiranto mengumpulkan KPU, DKPP, Kemenkum HAM, PTUN Jakarta dan MA ke kantornya membahas persoalan Partai Hanura, Kamis (5/7).

"Ini hancur negeri ini kalau pemimpin mencampuri adukan antara urusan eksekutif dan yudikatif maka rusak negara ini," terangnya.

Saking kesalnya, Djafar mengungkit Wiranto masih memiliki urusan yang belum selesai dengan Hanura. Menurutnya, ada uang ratusan miliar yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepengurusan Wiranto.

DPP Hanura sekarang, lanjut Djafar didesak oleh Dewan Pendiri untuk mengaudit dana ratusan miliar tersebut.

"Urusan pak wiranto belum selesai sama kita. Kami di desak oleh dewan pendiri bahwa mereka minta dana atau uang partai ini supaya di audit. Kami masih kesempatan belum kami audit. Kita perkirakan ratusan miliar uang partai harus di pertanggungjawabkan," ungkap Djafar.

Tak sampai disitu, Djafar meyakini Wiranto bisa saja dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura karena keputusannya. Mahkamah Partai Hanura akan berproses atas tindakan Wiranto itu.

"Pada saatnya bisa di pecat," tandasnya.