Follow
Kata Bagir Manan, apa bijak DPR bahas RUU KUHAP cuma dua bulan
Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mempertanyakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dilaksanakan DPR.
Menurutnya, pembahasan RUU KUHAP yang kini berjalan mendekati dua bulan sebelum pemilu seharusnya dilakukan berhati-hati dan seksama. Bagir menilai, kedua RUU yang kini dibahas KUHAP dan KUHP akan memberikan dampak besar dalam masyarakat.
"Cuma saya katakan begini, apakah masih arif dan masih bijaksana DPR membahas RUU ini (KUHAP), sedangkan dua UU namanya saja kitab, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namanya kitab undang-undang sangat besar, apalagi KUHAP," ujarnya usai mengikuti acara pelantikan Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed di Gedung Sumarjito Purwokerto Jawa Tengah, Selasa (4/3).
-
Apa kitab penting itu? Sebuah manuskrip terkenal dari naskah Kitab Kells berusia 1.200 tahun yang memiliki iluminasi luar biasa dari koleksi museum Trinity College Dublin ternyata memiliki sejarah yang panjang sebelum berada di museum tersebut.
-
Siapa Harun Kabir? Harun Kabir, namanya mungkin kurang dikenal sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia. Namun siapa sangka, jasanya begitu besar dalam mengusir para penjajah yang kala itu membonceng sekutu.
-
Apa itu kitab kuning? Merujuk pada Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.
-
Bagaimana proses pembuatan UU KIP? “Dulu ada tiga draf, draf dari DPR, draf dari LIN, draf dari masyarakat. Karena ini inisiatif oleh Baleg, UU inisiatif itu dulu sangat mahal, inilah kemenangan dari reformasi. apapun Undang-Undang yang bersangkutan demokratisasi kita akan dahulukan,“ katanya.
-
Apa tindakan Harun Kabir? Ia menjadi salah satu pejuang yang mengedepankan kemanusiaan karena turut melindungi bangsa penjajah yang rentan ketika itu. Keberaniannya juga teruji saat membajak kereta berisi ratusan tentara Jepang yang melintas di kawasan Bogor.
-
Apa itu kapur barus? Komoditas yang satu ini sudah diperdagangkan sejak abad ke-2 dan banyak sekali diincar oleh pedagang-pedagang dari Asia, Timur Tengah, dan bahkan dari Eropa sekalipun.
Menurut dia, walau RUU ini sudah disusun dan dipersiapkan puluhan tahun, tetapi baru belakangan ini DPR membahasnya. Ia mengemukakan, dua undang-undang itu mengandung prinsip hak asasi manusia.
"Keduanya mengandung prinsip hak asasi orang, dari ketentuan undang-undang ini, orang bisa dihukum gantung, hukum mati dan bisa dipenjara. Apakah arif dan bijaksana dalam dua bulan mengejar hal seperti itu?" ujar Bagir. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Secara simbolis, buku memori kinerja tersebut diserahkan Puan kepada pimpinan sementara DPR.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, UU tersebut bisa saja memecah belah para Hakim MK saat ini.
Baca Selengkapnya
Penggugat Isu Legislasi Bivitri Susanti merinci adanya 'simsalabim' munculnya berbagai undang-undang seperti Minerba hingga IKN.
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya
Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.
Baca Selengkapnya
Pembahasan dan rapat pengambilan keputusan tingkat I dilakukan secara 'senyap' pada masa reses DPR
Baca Selengkapnya
Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca Selengkapnya
Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang
Baca Selengkapnya
Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK
Baca Selengkapnya
Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.
Baca Selengkapnya