Follow
Ketum Golkar: Demokrat Support Pembahasan Omnibus Law
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menyebut Partai Demokrat siap mendukung omnibus law. Menurutnya, Demokrat bakal memberikan masukan positif.
Airlangga dan petinggi Golkar sebelumnya sempat bertemu dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas pada Kamis (5/3) kemarin.
"Ini kan Partai Demokrat menyatakan men-support pembahasan omnibus law dan akan memberikan masukan positif," kata Airlangga usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/3).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Apa yang dibahas Koalisi Perubahan dalam pertemuannya? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Bagaimana Kemenkumham membangun persatuan? “Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,“ tambahnya.
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
Airlangga menerangkan, pertemuannya dengan SBY malam kemarin guna menyamakan persepsi soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tetapi, Airlangga menolak jika dirinya ditunjuk menjadi penghubung parpol koalisi dan non-koalisi pemerintah.
"Kemarin kan pertemuan hanya menyamakan persepsi terkait UU Cipta Kerja," ucapnya.
Menko Perekonomian tersebut menambahkan, mengenai masukan sejumlah pihak bakal diakomodasi saat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
"Kalau catatan nanti dalam DIM masing-masing dan nanti mengemuka pada saat pembahasan. Sesudah diputuskan di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) mana, baru menunggu DIM dari partai-partai," tukas Airlangga.
Airlangga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Kamis (5/3). Dalam pertemuan itu membahas beberapa hal seperti Omnibus Law hingga Pilkada 2020.
SBY mengatakan pertemuan tersebut menyamakan persepsi untuk membangun negara. Dia mengakui sedang melakukan penjajakan koalisi di beberapa daerah dalam Pilkada 2020.
"Mari kita membangun kebersamaan untuk membangun negara kita. pertemuan ini adalah pertemuan politik pertama antara Partai Demokrat dan partai lain, juga sejak kehilangan orang yang paling saya cintai yaitu Ibu Ani Yudhoyono," kata SBY dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com.
Golkar dan Demokrat memiliki platform politik yang sama, yaitu; the real development untuk rakyat, respect democratic values dan membangun untuk kesejahteraan rakyat. Demokrat, kata SBY, menyatakan siap membantu Presiden Joko Widodo membangun bangsa.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya
Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca Selengkapnya
Menurut wakil ketua DPR ini, undang-undang yang berkaitan dengan pengupahan perlu direvisi agar memberikan keadilan.
Baca Selengkapnya
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca Selengkapnya
Pekerja diharapkan dapat mendorong perekonomian bukan menimbulkan ketidakpastian
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca Selengkapnya
DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengaku mulai mengetahui arah peta politik ke depan.
Baca Selengkapnya
Gerindra tidak masalah apabila Demokrat ditawari kursi menteri oleh Jokowi.
Baca Selengkapnya
Bakal cawapres dari Koalisi Perubahan, sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menanggapi perihal pertemuan Partai Demokrat dengan Gerindra
Baca Selengkapnya
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya