KPU Banyumas batal gelar pemilu ulang

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas, Jawa Tengah, membatalkan pemilihan umum ulang yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu (17/4) di tiga TPS di Kecamatan Gumelar, Banyumas Jawa Tengah. Pembatalan tersebut sebab rekomendasi yang diberikan panitia pengawas pemilu dianggap sudah melampaui waktu yang ditentukan.

"Seharusnya rekomendasi untuk pemilihan umum ulang dilakukan sebelum dilaksanakan rekapitulasi hasil pemilu di tingkat PPS dan PPK. Kalau saat ini diulang kemungkinan akan menghambat proses rekapitulasi," ujar Komisioner KPU Banyumas, Waslam Mashdik saat ditemui dalam perhitungan ulang di Gedung PNPM Kecamatan Gumelar, Rabu (17/4).

Diakui Waslam, KPU mengambil kebijakan pemilihan ulang untuk mencocokkan dengan jumlah perolehan suara yang didapat masing-masing partai. Meski begitu, dua saksi parpol dari PKB dan PDI Perjuangan (PDIP) keberatan dengan perhitungan ulang tersebut.

Mereka melakukan aksi walk-out dalam proses perhitungan tersebut. "Kami menilai ini ada proses yang tidak nyambung. Seharusnya persoalan adanya surat suara tertukar itu dilakukan pemilu ulang, bukan melakukan perhitungan ulang," ujar pengurus DPC PDIP Banyumas, Guno MUrtopo.

Senada dengan Guno, pengurus anak cabang PKB Kecamatan Gumelar, Bunyamin, sangat menyayangkan adanya pengumuman dadakan yang disampaikan KPU kepada masyarakat.

Dia mengaku sudah mendapat kabar akan ada pemilu ulang di tiga TPS, yakni TPS 4 Desa Gancang, TPS 11 Desa Samudera dan TPS 12 Desa Karangkemojing. "Tetapi saya baru tahu tadi pagi kalau ada pembatalan," ujarnya.

Tak hanya saksi, warga yang akan mencoblos ulang juga mengaku bingung. Warga Desa Gancang, Nur Hafid (35), mengatakan dirinya dan keluarganya sudah bersiap akan mengikuti pencoblosan ulang di TPS 4 Gancang. Namun saat akan pergi ke TPS, ia mengaku disuruh balik arah.

"Katanya pemilu ga jadi diselenggarakan, saya lihat masih ada linmas di TPS, tetapi dia bilang tidak jadi," ucapnya yang datang ke Kecamatan Gumelar.

Meski begitu, Panitia Pengawas Pemilu Banyumas saat ini masih heran dengan tidak diindahkannya rekomendasi yang dibuatnya. Menurut Saleh Darmawan, anggota Panwaslu Banyumas, sebenarnya pemilu ulang harusnya wajib dilaksanakan.

"Tetapi mereka malah mensahkan coblosan surat suara dapil lain dan mengidentikkannya dengan surat suara dari dapil sendiri. Justru ini kita ingin pertanyakan dasar hukumnya apa?" ungkapnya.

Sebelumnya pada 9 April silam, tiga TPS di Kecamatan Gumelar mendapati beberapa pemilih mencoblos dengan menggunakan surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihannya. Tertukarnya surat suara di tiga tps tersebut, baru disadari saat pencoblosan masih berlangsung. Bahkan di Desa Karangkemojing TPS 12, Ketua PPS setempat Arman Riyanto mengaku baru mengetahui saat terakhir jelang pemilihan selesai.

"Saat mau selesai, baru tahu kalau ada beberapa surat suara yang daerah pemilihannya berbeda. Karena itu, kita langsung menghubungi KPU dan Panwaslu Kabupaten," ucapnya. (mdk/mtf)