Follow
Mardani bantah gerakan #2019GantiPresiden ditunggangi kepentingan HTI
Merdeka.com - Ketua DPP PKS sekaligus inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera membantah ditunggangi kepentingan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menyebutkan gerakan ini sama sekali tidak ada afiliasi dengan HTI maupun partai politik.
Pernyataan tersebut menanggapi viralnya spanduk gerakan 2019 ganti presiden dengan logo HTI. Dalam spanduk tersebut juga terdapat logo PKS.
"Itu ada PKS-nya juga. Di banyak tempat tidak ada ditempel PKS, tempel Gerindra nggak ada. Kita enggak bawa partai di sini dan tidak bawa HTI. Boro-boro HTI. FPI juga enggak," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (27/8).
-
Siapa yang menyebarkan hoaks tentang Partai Perubahan? Usai pernyataan Anies yang ingin mendirikan partai baru, di media sosial beredar Anies membentuk Partai Perubahan dan mengimbau masyarakat untuk ikut bergabung bersama partai barunya.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Siapa yang minta Prabowo-Gibran didiskualifikasi? Selain itu, kubu Ganjar-Mahfud juga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Siapa yang dapat memberhentikan presiden? Selain itu, amandemen ketiga pada tahun 2001 menambahkan pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945 yang mengatur tentang prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR atas usul DPR, dengan syarat-syarat tertentu.
Mardani mengatakan ada pihak yang berusaha mendeskreditkan gerakan tersebut. Seperti diketahui, HTI merupakan ormas yang telah dibubarkan lantaran mendukung ideologi khilafah yang dianggap melawan Pancasila.
"Saya melihat ini kontra intelijen. Ada yang melakukan untuk mendiskreditkan," ucapnya.
Dia mengatakan sesungguhnya tidak ada masalah pencantuman logo perkumpulan atau lambang partai. Namun, pihaknya menolak HTI karena organisasi yang telah dilarang.
"Kalau HTI kan sudah dilarang pemerintah. Kami tidak mau masuk ke dalam domain itu," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
BNPT menyebut sejak resmi dibubarkan pada tahun 2017, HTI bukan berarti telah tumbang. Gerakan ini terus melakukan kegiatan bawah tanah
Baca Selengkapnya
Apabila suatu organisasi telah dilarang oleh Pemerintah seharusnya segala penggunaan simbol atau atribut organisasi juga dilarang.
Baca Selengkapnya
Indonesia harus kuat dari berbagai upaya destabilisasi gencar dilakukan khususnya dari kelompok dan jaringan teror.
Baca Selengkapnya
Sri Yunanto mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca Selengkapnya
Masyarakat dan Pemerintah diharapkan memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap gerakan kelompok terlarang.
Baca Selengkapnya
Aksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).
Baca Selengkapnya
Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
Baca Selengkapnya
Benny menyebut, Pemilu terdiri dari banyak tahapan.
Baca Selengkapnya
Ahmad Muzani meminta agar Hasto membuktikan sosok para ketua umum tersebut
Baca Selengkapnya
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya