Mendagri Cium Motif Politik di Balik Tercecernya e-KTP di Duren Sawit

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga ada motif politik di balik tercecernya KTP elektronik di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Ya kalau saya melihat indikasinya ada unsur di sana (kepentingan politik) walau itu e-KTP sudah kedaluwarsa," kata Tjahjo seusai menghadiri Rakornas Bawaslu di Ancol, Jakarta, Senin (10/12) dikutip dari Antara.

Meskipun menduga ada indikasi tersebut, Tjahjo menyatakan, masih menunggu hasil penyidikan tuntas aparat kepolisian. Dia menekankan, dari sejumlah peristiwa terkait KTP elektronik belakangan ini, mulai dari penjualan blanko hingga KTP elektronik kedaluwarsa yang tercecer, hanya penjualan blanko yang menjadi masalah prinsip. Namun dari seluruh peristiwa itu, menurut dia, tidak sampai mengganggu sistem.

"Sistem dipastikan aman," jelas Politikus PDIP itu.

Dia mengatakan, karena tidak sampai mengganggu sistem, kemungkinan besar peristiwa tercecernya KTP-elektronik hanya untuk membuat gaduh suasana di tahun politik. Secara ketentuan, kata Tjahjo, setiap KTP elektronik yang rusak atau kedaluwarsa wajib digunting.

"Harusnya digunting. Ini kok belum digunting dicecer, terus 'nyecernya' kok di sawah. Yang menarik itu aja," kata dia.

Tjahjo menduga, oknum yang membuat KTP elektronik tercecer merupakan orang dalam. Sebab menurut dia, mustahil pencuri bisa memperoleh KTP elektronik dalam jumlah banyak.

Kemendagri akan memberikan sanksi tegas bagi petugas yang lalai atau sengaja membuat KTP elektronik tersebut tercecer.

"Sanksi tegas jelas kalau tertangkap, kemarin ada yang kami turunkan pangkatnya. Kalau terjadi lagi akan kami pecat. Karena ini data e-KTP walau tidak mengganggu sistem ya, tapi kan bisa menimbulkan suasana pertanyaan-pertanyaan," jelasnya.

Sebelumnya, sebuah karung berisi KTP elektronik, ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain bola di area persawahan Jl Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit. Temuan ini dilaporkan petugas RW setempat ke polisi sekitar pukul 13.30 WIB.

Saat diperiksa warga setempat, KTP itu ditemukan dalam kondisi tidak terpotong-potong dan terisi dengan data pribadi warga. Meski demikian, sebagian KTP ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak terbaca tulisannya.