MK sebut hanya berkas perkara pilkada Dogiyai yang hilang
Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menemukan seluruh berkas perkara pilkada yang dikabarkan hilang. Namun, hanya satu berkas yang masih hilang sampai saat ini yaitu Kabupaten Dogiyai.
"Semua lengkap sampai hari ini, kecuali (berkas) Dogiyai (hilang). Semua berkas yang disebut itu ada dan lengkap sampai hari ini," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Sabtu (25/3).
Fajar menegaskan, berkas yang hilang tersebut merupakan permohonan gugatan perolehan suara di Kabupaten Dogiyai yang disampaikan oleh pasangan calon Bupati Dogiyai, Marcus-Angkian pada 24 Februari lalu. Sementara itu, berkas perkara Aceh Singkil berhasil ditemukan.
-
Dimana sidang MK tentang sengketa Pilpres? Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sengketa Pilpres 2024, akan memasuki hari ketujuh, Jumat (5/4).
-
Apa yang diputuskan MK terkait sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
-
Bagaimana MK memutuskan sidang sengketa Pileg? Teknisnya, perkara akan dibagi ke dalam tiga panel yang diisi oleh masing-masing hakim MK secara proporsional atau 3 hakim per panelnya.
"Daftar alat bukti Aceh Singkil diketahui tidak hilang. Hanya terselip," katanya.
Atas adanya pencurian tersebut, MK berharap kepolisian segera mengusut dan menemukan berkas yang hilang itu. "MK berharap kepolisian bisa segera mengungkap kasus ini," tutupnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, selain berkas pilkada Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, yang dicuri, empat petugas Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengambil berkas Pilkada DIY. Di mana saat ini dua petugas MK sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"Dari keterangannya seperti itu. Fotocopy berkas pilkada. Ada DIY, Salatiga kemudian ada Sangi," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (24/4).
Namun, kata Argo, hal itu belum terbukti. Sebab, saat ini penyidik tengah mencari berkas tersebut.
"Tadi malam diperiksa sekarang masih dalam, dia ngaku seperti itu (berkas DIY, Salatiga, dan Sangi dicuri juga). Berkasnya sedang kita cari," kata Argo.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keputusan MK itu membuat upaya PPP mengejar selisih ambang batas 4 persen semakin pupus.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut tercatat dalam nomor perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Baca SelengkapnyaPDIP melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaMK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaPKB kehilangan 1 kursi yang seharusnya didapatkan calon legislatif PKB di DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
Baca SelengkapnyaMK menolak untuk seluruh permohonan sengketa Pileg 2024 yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sigi, Dapil Sigi 5.
Baca SelengkapnyaMK menilai pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran Pileg 2024 di Dapil Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaSejumlah poin penting yang digugat Anies dan Ganjar akhirnya ditolak MK
Baca SelengkapnyaPartai Golkar sebelumnya meminta MK membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara DPR RI dapil Papua Selatan 3.
Baca SelengkapnyaKPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid
Baca SelengkapnyaPerkara disengketakan Partai Demokrat ini bernomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Baca SelengkapnyaZul tak membeberkan saksi dari partai mana yang diduga membawa kabur formulir C-1 tersebut.
Baca Selengkapnya