Follow
PDIP minta Jokowi pecat Rini Soemarno karena cuma rugikan negara
Merdeka.com - Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai Rini Soemarno bukan sebagai figur yang tepat untuk menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menyarankan Presiden Joko Widodo mencopot Rini sebagai Menteri karena tak mampu mensinergikan BUMN dengan kebutuhan rakyat.
"Saya kira harus dipertimbangkan mencari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," kata Hendrawan di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
Pertimbangannya untuk mencopot Rini berdasarkan rencana Rini menyuntikkan dana Rp 39 triliun kepada BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN) dalam RAPBN 2016 yang kini menuai kritik oleh semua fraksi di DPR.
-
Kenapa PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo diakibatkan oleh tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dianggap demi kepentingan keluarganya. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbangsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa pemanfaatan instrumen negara untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan dampak yang sistemik, merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Bagaimana PDIP memecat Cinta Mega? “Bu Cinta Mega sudah dipecat. Itu keputusan DPP, surat DPP. Suratnya itu saya terima dua hari yang lalu, hari Senin,“ kata Gembong kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8).
-
Bagaimana PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah diumumkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) melalui Surat Keputusan dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
-
Kenapa Rieke Diah Pitaloka minta PPN dibatalkan? Diah mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berencana menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 dengan alasan 'perintah' dari Pasal 7 UU No.7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.'Dengan segala hormat, amanat Pasal 7 harus dipahami secara utuh, jangan hanya diambil Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu (a) sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,' kata Diah dalam keterangannya pada Sabtu (21/12).
-
Kenapa PDIP baru pecat Jokowi setelah Pilpres? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk menunda pengumuman terkait pemecatan. Langkah ini diambil demi menjaga kehormatan Jokowi sebagai Presiden dan untuk menghindari munculnya spekulasi negatif yang bisa berpengaruh selama masa kontestasi politik.
Menurutnya, penyuntikan dana dari APBN pada akhirnya BUMN justru menjadi beban dan bukan aset negara. Sehingga, kebijakan Rini dinilai merugikan negara dan masyarakat.
"Harusnya anggaran untuk PMN ini diprioritaskan untuk program lain yang mendorong penciptaan kesepakatan kerja, ketahanan kerja," ujarnya kepada awak media.
Anggota DPR Komisi XI ini pun menyarankan Jokowi mencari sosok Menteri BUMN yang mempunyai karakter kreatif dan solutif.
"Dengan begitu, BUMN diharapkan menghasilkan keuntungan yang besar untuk negara," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemecatan ini menjadi momen penting bagi Jokowi untuk membuktikan kehebatannya dalam dunia politik.
Baca Selengkapnya
Pemecatan Jokowi tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dengan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
Baca Selengkapnya
Megawati kembali menyebut nama Presiden Jokowi. Momen itu terjadi saat dia berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPP PDIP.
Baca Selengkapnya
Berikut ini daftar potongan gaji yang dibayarkan pekerja dan perusahaan berdasarkan program pemerintah.
Baca Selengkapnya
Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca Selengkapnya
Ganjar menilai pemecatan terhadap Jokowi merupakan langkah yang tepat.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya
Pemecatan terhadap Jokowi ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dengan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
Baca Selengkapnya
Pada Senin (16/12) kemarin, PDIP resmi memecat Jokowi dari PDIP.
Baca Selengkapnya
Adapun dosa terbesar Jokowi, yakni menyerahkan bangsa kepada oligarki.
Baca Selengkapnya
Rieke merasa masalah korupsi dana pensiun TNI dari Asabri membuatnya masih gusar.
Baca Selengkapnya
Sekitar satu tahun lalu, sebelum SK pemecatan resmi dikeluarkan, hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri terlihat mesra. Simak potretnya!
Baca Selengkapnya