Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Beri 'PR' Besar untuk Jokowi di Tahun 2020

PKS Beri 'PR' Besar untuk Jokowi di Tahun 2020 Pelantikan Jokowi-Maruf. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin pemerintah dan penyelenggara pemilu mengevaluasi sistem pemilu. Di akhir tahun ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berkaca dari pengalaman petugas KPPS sakit hingga meninggal pada Pemilu Serentak 2019.

"Ke depannya, tragedi banyaknya petugas KPPS yang meninggal dan sakit ini tidak boleh terulang lagi. Pemerintah dan KPU harus mengevaluasi total proses penyelenggaraan Pemilu dari awal hingga akhir," kata Mardani saat menyampaikan refleksi akhir tahun 2019 kepada wartawan, Selasa (31/2).

Kemudian, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mencari cara dan metode terbaik agar tidak terjadi lagi korban jiwa terhadap petugas KPPS. "Serta terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Dia menambahkan, Pemilu 2019 secara langsung maupun tidak langsung berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Menurutnya, Pemilu Presiden yang diikuti dua calon pasangan mengakibatkan terjadinya polarisasi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia berdasarkan dukungan capres.

"Dalam hal dinamika politik ini bagus, namun dalam konteks sosial, para tokoh bangsa harus bisa mengawal dan mendidik masyarakat agar perbedaan pendapat dan afiliasi politik tidak boleh mengakibatkan perpecahan sosial masyarakat," ucap dia.

Meski demikian, Mardani melihat tingginya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang mencapai 81 persen. Angka partisipasi 81 persen pada Pemilu 2019 ini bertambah hampir 10 persen dibanding Pemilu 2014, dan melampaui target nasional KPU yang awalnya mematok angka 77,5 persen partisipasi pemilih.

"Apresiasi untuk KPU dan Bawaslu atas tingginya tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2019 ini," pungkas Mardani.

Pengangguran dan Utang

PKS juga mengingatkan PR pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di tahun depan. Mardani menyebut, pemerintah belum menyelesaikan masalah ekonomi hingga persoalan hukum.

"Survei internal PKS tahun 2019 mengkonfirmasi bahwa lebih dari 50 persen masyarakat merasakan masalah. Masalah utama yang harus segera diselesaikan Pemerintah adalah masalah ekonomi pengangguran, kemiskinan, harga kebutuhan pokok," kata Mardani.

Kemudian, besarnya biaya penyelenggaraan Pemilu, APBN, dan utang negara belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan menyelesaikan masalah ekonomi bangsa. Kondisi ini harus menjadi evaluasi dan refleksi utama bagi pemerintah.

"Khususnya Pak Jokowi selaku Presiden, bahwa kepemimpinan dan kekuasaan yang beliau miliki selama 5 tahun kemarin belum mampu memecahkan permasalahan ekonomi rakyat," kata Mardani.

Menurut dia, semakin naiknya harga kebutuhan pokok, listrik, BBM, BPJS, tarif tol, dan biaya hidup lainnya yang dirasakan langsung masyarakat adalah bukti nyata bahwa kinerja Pemerintah belum berhasil memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Ditambah, kata dia, jika melihat indikator ekonomi makro yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, defisit neraca perdagangan yang sudah terjadi 5 kali dalam 12 bulan di tahun 2019, defisit APBN hingga November 2019 yang mencapai Rp368 triliun.

Lalu, utang negara terus bertambah tinggi yang di akhir November 2019 mencapai Rp4.814,3 triliun. Serta iklim investasi Indonesia yang dinilai oleh Bank Dunia masih berisiko, rumit, dan tidak kompetitif.

"Keseluruhan indikator ekonomi tersebut menunjukkan bahwa buruknya kinerja perekonomian pemerintahan Pak Jokowi selama tahun 2019 ini," ucap Mardani.

Selanjutnya, selain permasalahan ekonomi, permasalahan utama yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tahun 2019 ini adalah masalah penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi.

Mardani menyebut, pelemahan KPK, persekusi dan fitnah terhadap tokoh ulama dan tokoh bangsa, terancamnya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, ketiadaan pembelaan pemerintah terhadap etnis Uighur, serta potensi korupsi Jiwasraya menjadi permasalahan utama yang terjadi di tahun 2019 ini.

"Hal ini terkonfirmasi juga oleh survei internal PKS yang menempatkan masalah penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi menjadi masalah berikutnya yang paling dirasakan dan diinginkan masyarakat untuk diselesaikan selain masalah ekonomi," ucap dia.

Namun ironisnya, kata dia, Jokowi dalam pidato pelantikan sebagai Presiden RI dalam masa jabatan keduanya tidak menyentuh dengan serius permasalahan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Malah di akhir tahun, Jokowi mendukung pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK dan juga terkuaknya potensi skandal korupsi Jiwasraya yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara hingga belasan Triliun lebih.

"Jauh lebih besar dari mega skandal korupsi Bank Century yang Rp6,7 Triliun," ucap Mardani.

Dengan refleksi dinamika politik, sosial, ekonomi, hukum, HAM selama tahun 2019 tersebut menunjukkan bahwa sebagai bangsa Indonesia harus lebih bekerja keras dan bekerja cerdas lagi di tahun 2020 mendatang.

"Untuk itulah saya merefeksikan Tahun 2019 sebagai Tahun Kesadaran Kebangsaan dan Kemanusiaan untuk masa depan yang lebih baik," pungkas Mardani.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU: 181 Petugas PPK, PPS dan KPPS Meninggal Dunia Selama Pemilu 2024
KPU: 181 Petugas PPK, PPS dan KPPS Meninggal Dunia Selama Pemilu 2024

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari melaporkan 181 anggota PPK, PPS, dan KPPS meninggal

Baca Selengkapnya
137 Anggota KPPS di Surabaya Jatuh Sakit, 2 Meninggal Dunia
137 Anggota KPPS di Surabaya Jatuh Sakit, 2 Meninggal Dunia

137 Anggota KPPS di Surabaya Jatuh Sakit, 2 Meninggal Dunia

Baca Selengkapnya
Tiga Petugas KPPS Meninggal di Sumsel dan 1.202 Sakit usai Rekapitulasi Suara
Tiga Petugas KPPS Meninggal di Sumsel dan 1.202 Sakit usai Rekapitulasi Suara

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ishaq Iskandar mengungkapkan jumlah petugas KPPS yang sakit jumlahnya terus bertambah.

Baca Selengkapnya
Berkaca 2019, KPU Pastikan Kondisi Kesehatan Petugas KPPS Pemilu 2024 Lebih Terjamin
Berkaca 2019, KPU Pastikan Kondisi Kesehatan Petugas KPPS Pemilu 2024 Lebih Terjamin

Dia berharap, dengan upaya yang lebih serius maka tidak ada dari mereka yang menjadi korban di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
57 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia, Paling Banyak Anggota KPPS
57 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia, Paling Banyak Anggota KPPS

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi merinci data petugas pemilu yang meninggal dunia.

Baca Selengkapnya
Insentif Tidak Pernah Naik Selama 10 Tahun, Ternyata Segini Gaji Petugas KPU
Insentif Tidak Pernah Naik Selama 10 Tahun, Ternyata Segini Gaji Petugas KPU

Jokowi juga mengaku insentif petugas KPU belum mengalami kenaikan sejak 2014, meskipun pekerjaan mereka penuh tantangan.

Baca Selengkapnya
KPPS Pemilu Bertugas Membantu Proses Pemungutan Suara, Ketahui Tugas Lengkapnya
KPPS Pemilu Bertugas Membantu Proses Pemungutan Suara, Ketahui Tugas Lengkapnya

KPPS Pemilu adalah petugas yang bertanggung jawab mengawal kelancaran proses pemungutan suara saat Pemilu berlangsung.

Baca Selengkapnya
KPU Catat per 16 Februari: 23 Petugas KPPS dan 3 PPS Pemilu Meninggal Dunia
KPU Catat per 16 Februari: 23 Petugas KPPS dan 3 PPS Pemilu Meninggal Dunia

KPU Catat per 16 Februari: 23 Petugas KPPS dan 3 PPS Pemilu Meninggal Dunia

Baca Selengkapnya
Catat, Dokumen Ini Harus Dipersiapkan untuk Mengurus Santunan Anggota KPPS yang Meninggal
Catat, Dokumen Ini Harus Dipersiapkan untuk Mengurus Santunan Anggota KPPS yang Meninggal

Dalam proses administrasi nantinya lebih dulu akan diverifikasi ahli waris sebagai penerima santunan.

Baca Selengkapnya
Masa Kerja PPK Pilkada 2024 Beserta Tugas, Wewenang, dan Gaji
Masa Kerja PPK Pilkada 2024 Beserta Tugas, Wewenang, dan Gaji

Mengetahui masa kerja, tugas, dan wewenang anggota PPK dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Presiden PKS Beri Catatan terkait Pemilu 2024: Politik Uang, Etika KPU & Bawaslu hingga Netralitas Aparat
Presiden PKS Beri Catatan terkait Pemilu 2024: Politik Uang, Etika KPU & Bawaslu hingga Netralitas Aparat

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jadi ‘Pekerjaan Idaman’ di Media Sosial, Ini Tugas dan Gaji Anggota KPPS 2024
Jadi ‘Pekerjaan Idaman’ di Media Sosial, Ini Tugas dan Gaji Anggota KPPS 2024

Di media sosial, muncul lelucon satir dengan narasi menjadi anggota KPPS setara dengan anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Selengkapnya