Polda Sumsel bentuk Satgas pantau berita hoax dan SARA selama Pilgub
Merdeka.com - Polda Sumatera Selatan membentuk satuan tugas (satgas) yang berfungsi memantau berita hoax dan SARA dari media sosial empat pasangan calon Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2018. Sementara KPU Sumsel akan membatasi empat akun medsos setiap paslon.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengungkapkan, satgas tersebut juga akan merekomendasikan kepada penyidik untuk menindak tegas bagi akun medsos yang melakukan pelanggaran. Sebab, berita hoax dan SARA menjadi atensi khusus selama pilkada tahun ini.
"Ya, kita bentuk satgas untuk memantau dan mengawasi berita hoax dan SARA dari masing-masing akun medsos paslon," ungkap Zulkarnain, Minggu (18/2).
-
Kenapa SARA jadi isu sensitif di Indonesia? Keberagaman suku, ras, dan agama menjadi isu sensitif semenjak praktik politik identitas mulai digunakan oleh para elite politik dalam kampanye-kampanyenya.
-
Kenapa Pilkada 2024 penting untuk Sumut? Pilkada 2024 merupakan ajang penting dalam demokrasi Indonesia di mana warga di berbagai daerah akan memilih pemimpin daerah mereka, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota.
-
Pilkada 2024 di Sumut meliputi apa? Pilkada Serentak 2024 adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia untuk menentukan pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemilihan ini memiliki beberapa jenis pemilihan yang dilakukan secara bersamaan.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Kenapa Pilkada 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
Hanya saja, kata dia, sejauh ini belum satu pun paslon yang melaporkan ke Polda Sumsel. Pihaknya masih menunggu nama-nama akun medsos resmi agar memudahkan dalam pengawasan.
"Masih kita tunggu, kita minta secepatnya dilaporkan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, pihaknya belum memutuskan pembatasan jumlah akun medsos paslon. KPU berencana memutuskan masing-masing paslon hanya memiliki empat akun medsos.
"Kemungkinan hanya ada empat akun medsos, masih diformulasikan," ujarnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaPolisi menggelar patroli siber untuk mengatasi serangan berita-berita hoaks dan fitnah selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNasriadi juga mengimbau kepada seluruh tim sukses dan pendukung calon agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Baca SelengkapnyaPolisi melakukan patroli siber untuk menyisir akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian maupun informasi hoaks.
Baca SelengkapnyaTanpa hoaks politik, tanpa isu sara dan politik identitas merupakan salah kunci suksesnya Pilkada yang aman, damai dan sejuk.
Baca SelengkapnyaBerbagai cara dilakukan untuk menurunkan tensi politik menjelang Pilkada
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca SelengkapnyaAgar semua pihak menghindari penyebaran isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaPara admin untuk bersinergi dalam mencegah penyebaran kabar bohong atau isu SARA.
Baca SelengkapnyaFenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca SelengkapnyaKasat Samapta Polres Kampar AKP Donal Jonson mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta menyukseskan Pilkada Riau dan Pilkada Kampar tahun 2024.
Baca Selengkapnya