Follow
PPP Kaji Usulan Amandemen UUD 1945
Merdeka.com - Fraksi PPP MPR menggelar rapat kerja dan sarasehan untuk membahas beberapa isu terkait kebangsaan dan kenegaraan, Jumat (13/12).
Raker dan sarasehan yang mengangkat tema 'Revitalisasi Peran PPP dalam Mengawal 4 Pilar MPR RI' bertujuan untuk mengukuhkan nilai kebangsaan dan kenegaraan.
"Fraksi PPP MPR memiliki komitmen untuk penguatan ideologi negara melalui inovasi dan terobosan agar makin mudah diterima di masyarakat," jelas Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi di sela-sela Raker dan Sarasehan.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Bagaimana cara PPP agar lolos ke parlemen? PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.Karena jika berharap pada pertolongan Arsul, maka PPP akan kecewa nantinya.
-
Siapa pendiri PPPI? Beberapa nama besar yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di balik berdirinya PPPI ada Raden Tumenggung, Soegondo Djojopoespito, Abdullah Sigit, Suwiryo, Suryono, Susalit, Goenarso, dan lain sebagainya.
-
Kenapa PPP melihat perkembangan koalisi lain? Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya juga melihat perkembangan dari koalisi lain sebelum menentukan sosok cawapres yang tepat untuk Ganjar.
-
Bagaimana PPP dukung Khofifah-Emil? Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di DPP PPP oleh, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
Dia mengungkapkan, salah satu isu yang saat ini mendapat perhatian publik yakni mengenai amandemen konstitusi. Karena itu, Fraksi PPP MPR secara seksama mengikuti perdebatan dan diskusi yang terjadi di publik.
"Semua diskursus yang muncul di publik kami ikuti dan menjadi bahan penting terkait gagasan amandemen konstitusi ini," tambah Arwani.
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menyatakan, seluruh anggota Fraksi PPP MPR saat melakukan reses diminta untuk menyerap aspirasi ke masyarakat.
"Momentum reses nanti, kami meminta kepada anggota Fraksi MPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait amandemen konstitusi," tegas Arwani.
Rapat kerja dan Sarasehan ini juga dihadiri anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Bachtiar Aly, Senior PPP Alihardi Kiaidemak, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Sekjen PPP Arsul Sani.
Dalam kesempatan tersebut, Jimly mengatakan, PPP agar dapat mengambil peran penting dalam isu-isu keislaman dan kebangsaan. "PPP diharapkan dapat mengambil peran penting dalam isu keislaman dan kebangsaan," tuturnya.
Dia mencontohkan, isu radikalisme dan deradikalisasi yang belakangan menyeruak memiliki impresi negatif bagi Islam. Karena itu, PPP dapat mengambil peran untuk mengubah istilah agar mudah diterima publik.
"Deradikalisasi maknanya negatif, kenapa tidak diubah menjadi penguatan ideologi kebangsaan, ini kan menjadi positif," kata Jimly.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.
Baca Selengkapnya
Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf menginginkan ke depannya MPR tetap menjalankan fungsinya dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan.
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
Kegiatan tertutup ini dilakukan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
PPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.
Baca Selengkapnya
Dasco mengaku belum bisa menjawab karena beleid itu masih berproses di DPR.
Baca Selengkapnya
Hal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca Selengkapnya
Bamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca Selengkapnya