PSI nilai kinerja legislasi DPR rendah, dari 183 RUU baru 80 jadi UU
Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan kinerja DPR tak boleh kendor di tahun politik. Juru Bicara PSI, Rizal Calvary mengingatkan target program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 rancangan undang-undang (RUU), ternyata DPR hanya baru menyelesaikan 80-an RUU menjadi UU.
"Tahun 2015, DPR menargetkan 40 RUU dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional), dari jumlah tersebut, DPR hanya bisa menyelesaikan 3 RUU saja yang kemudian disahkan menjadi UU," kata Rizal di Jakarta, Kamis (12/4).
Kemudian, kata Rizal, pada 2016 DPR secara ambisius menetapkan 51 RUU dalam Prolegnas yang ditargetkan selesai di akhir tahun. Namun dalam praktiknya, lanjut dia, DPR hanya bisa menyelesaikan 22 RUU, di antaranya 10 RUU Prolegnas dan 11 RUU kumulatif terbuka.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Rizki Natakusumah, yang juga dikenal sebagai suami Beby Tsabina, adalah anggota DPR-RI periode 2019-2024. Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya. Setiap momen rapat yang diunggah di Instagram tidak lupa disertai dengan topik yang dibahas, memberikan gambaran jelas tentang peran aktif Rizki di DPR.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
"Sementara itu di 2017, DPR menetapkan target untuk menyelesaikan 52 RUU Prolegnas pada akhir tahun. Sayangnya dalam kurun waktu satu tahun, DPR hanya bisa menyelesaikan 6 RUU saja," jelas dia.
Menurut dia, lebih disayangkan lagi disaat kinerja sedang menurun, legislator tersebut malah meminta sejumlah keistimewaan, yang teranyar pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Hal itu mengingatkan dia dengan sebuah video dari BBC. Isinya Bos Facebook (FB) Mark Zuckerberg disidang oleh para Senator Amerika Serikat. Satu dunia tahu, sidang ini untuk menggali kasus pencurian data di Facebook yang ramai dikenal dengan sebutan Cambridge Analytica.
Sepintas, sidang itu biasa-biasa saja. Seperti sidang-sidang atau hearing mega skandal keuangan korporasi Amerika Serikat yang lalu-lalu. Namun, bila dicermati lagi, para Senator AS kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang konyol.
Senator Orrin Hatch misalnya bertanya, model bisnis Facebook ini apa sih, kok bisa digratisin? Terus, FB untung darimana? Dengan sedikit senyum kecut Mark Zuckerberg menjawab singkat saja: "Senator, kami hidup dari iklan". Ada lagi yang lebih konyol. Dia Senator Brian Schatz. Dia bahkan tak paham sama sekali cara kerja Facebook. Schatz menanyakan apakah Facebook bisa melihat seluruh e-mail yang dikirim via Whatsapp?.
Patrick Leahy lebih konyol lagi. Beliau menanyakan apakah Mark Zuckerberg membaca satu persatu setiap posting-an yang ada di grup Facebook tersebut? Senator Schatz menyergah lagi, apakah Facebook akan menayangkan sebuah iklan tentang film Black Panther jika Black Panther dikirim via Whatsapp.
"Kita memang harus pahami. Anggota senator Amerika ini rata-rata sudah lansia. Usia rata-rata mereka 57-61 bahkan ada sampai 70 tahunan. Ini adalah usia rata-rata tertua dalam sejarah pemerintahan dan legislasi di Amerika. Kita bisa maklumi kemudian, bila para senator bertanya akan apa yang bukan 'dunia' mereka lagi. Sidang ini seperti kakek menginvestigasi cucu-nya," kata dia.
Saya yakin bakal lebih 'menggigit' dan bikin Bos FB berkeringat dingin kalau yang duduk dan bertanya sebagai senator itu adalah legislator dari PSI yang masih belia sekelas Daniel Tumiwa, dan kawan-kawan. Berkaca dari kasus sidang FB ini, saatnya negara kita mendistrusi sumber daya manusia dilegislasi kita.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaTaryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca SelengkapnyaSalah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.
Baca SelengkapnyaAda sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPuan menjelaskan DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaBahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca Selengkapnya