Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI nilai kinerja legislasi DPR rendah, dari 183 RUU baru 80 jadi UU

PSI nilai kinerja legislasi DPR rendah, dari 183 RUU baru 80 jadi UU Sidang Paripurna DPR. ©2018 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan kinerja DPR tak boleh kendor di tahun politik. Juru Bicara PSI, Rizal Calvary mengingatkan target program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 rancangan undang-undang (RUU), ternyata DPR hanya baru menyelesaikan 80-an RUU menjadi UU.

"Tahun 2015, DPR menargetkan 40 RUU dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional), dari jumlah tersebut, DPR hanya bisa menyelesaikan 3 RUU saja yang kemudian disahkan menjadi UU," kata Rizal di Jakarta, Kamis (12/4).

Kemudian, kata Rizal, pada 2016 DPR secara ambisius menetapkan 51 RUU dalam Prolegnas yang ditargetkan selesai di akhir tahun. Namun dalam praktiknya, lanjut dia, DPR hanya bisa menyelesaikan 22 RUU, di antaranya 10 RUU Prolegnas dan 11 RUU kumulatif terbuka.

"Sementara itu di 2017, DPR menetapkan target untuk menyelesaikan 52 RUU Prolegnas pada akhir tahun. Sayangnya dalam kurun waktu satu tahun, DPR hanya bisa menyelesaikan 6 RUU saja," jelas dia.

Menurut dia, lebih disayangkan lagi disaat kinerja sedang menurun, legislator tersebut malah meminta sejumlah keistimewaan, yang teranyar pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Hal itu mengingatkan dia dengan sebuah video dari BBC. Isinya Bos Facebook (FB) Mark Zuckerberg disidang oleh para Senator Amerika Serikat. Satu dunia tahu, sidang ini untuk menggali kasus pencurian data di Facebook yang ramai dikenal dengan sebutan Cambridge Analytica.

Sepintas, sidang itu biasa-biasa saja. Seperti sidang-sidang atau hearing mega skandal keuangan korporasi Amerika Serikat yang lalu-lalu. Namun, bila dicermati lagi, para Senator AS kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang konyol.

Senator Orrin Hatch misalnya bertanya, model bisnis Facebook ini apa sih, kok bisa digratisin? Terus, FB untung darimana? Dengan sedikit senyum kecut Mark Zuckerberg menjawab singkat saja: "Senator, kami hidup dari iklan". Ada lagi yang lebih konyol. Dia Senator Brian Schatz. Dia bahkan tak paham sama sekali cara kerja Facebook. Schatz menanyakan apakah Facebook bisa melihat seluruh e-mail yang dikirim via Whatsapp?.

Patrick Leahy lebih konyol lagi. Beliau menanyakan apakah Mark Zuckerberg membaca satu persatu setiap posting-an yang ada di grup Facebook tersebut? Senator Schatz menyergah lagi, apakah Facebook akan menayangkan sebuah iklan tentang film Black Panther jika Black Panther dikirim via Whatsapp.

"Kita memang harus pahami. Anggota senator Amerika ini rata-rata sudah lansia. Usia rata-rata mereka 57-61 bahkan ada sampai 70 tahunan. Ini adalah usia rata-rata tertua dalam sejarah pemerintahan dan legislasi di Amerika. Kita bisa maklumi kemudian, bila para senator bertanya akan apa yang bukan 'dunia' mereka lagi. Sidang ini seperti kakek menginvestigasi cucu-nya," kata dia.

Saya yakin bakal lebih 'menggigit' dan bikin Bos FB berkeringat dingin kalau yang duduk dan bertanya sebagai senator itu adalah legislator dari PSI yang masih belia sekelas Daniel Tumiwa, dan kawan-kawan. Berkaca dari kasus sidang FB ini, saatnya negara kita mendistrusi sumber daya manusia dilegislasi kita.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah

Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden

Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Jabarkan Kinerja DPR 2019-2024 Hingga Bicara Pentingnya Political Will
Puan Maharani Jabarkan Kinerja DPR 2019-2024 Hingga Bicara Pentingnya Political Will

Puan menjelaskan DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Fraksi PDIP DPR Setuju Revisi UU Kementerian Negara, Beri Catatan Penting!
VIDEO: Fraksi PDIP DPR Setuju Revisi UU Kementerian Negara, Beri Catatan Penting!

Politikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo

Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing

DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.

Baca Selengkapnya