Rizal Ramli: Pilgub 2008 lalu Jatim jadi 'kelinci percobaan'
Merdeka.com - Mantan Menteri Perekonomian di era Gus Dur (KH Abdurahman Wahid), Rizal Ramli jadi pembicara acara bedah buku berjudul "Melawan Pembajakan Demokrasi" di Surabaya, Jatim, Selasa (7/5). Buku ini sekadar mengingatkan masyarakat Jatim soal kecurangan Pilgub 2008 silam.
Acara itu juga dihadiri Calon Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2013, Khofifah Indar Parawansa. Selain itu, pakar hukum dan advokat senior Otto Hasibuan serta Rohaniawan Jimmy Oentoro juga hadir di sana. Bedah buku yang digelar The Venture-Lobby Plaza Town Square Suite Surabaya (Sutos).
Dalam kesempatan itu Rizal Ramli mengatakan, pada Pilgub 2008 silam, Jawa Timur dijadikan sebagai "kelinci percobaan." Sebab, ada banyak kecurangan terjadi saat itu. Namun kemudian kecurangan-kecurangan tersebut diikuti oleh daerah-daerah lain.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Kuala Lumpur? 'Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) berkas perkara tersangka 7 anggota PPLN,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (6/3).
-
Siapa yang diduga melanggar kode etik di Pilkada Situbondo? Puluhan orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Pilkada Situbondo, Jawa Timur, diduga melanggar kode etik.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Bagaimana Sadikin Rusli terlibat dalam korupsi BTS Kominfo? Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 butir ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum..
-
Siapa tersangka korupsi Pilkada Situbondo? Padahal, Suswandi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Situbondo, Jawa Timur yang ditetapkan KPK.
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
"Tahun 2008, Pilgub Jawa Timur menjadi kelinci percobaan. Banyak DPT (daftar pemilih tetap) yang bodong, banyak KTP bodong dan banyak kecurangan kecurangan yang lain. Dan kecurangan-kecurangan ini, kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain," kata Rizal Ramli menyayangkan.
Untuk itu, lanjut dia, pada Pilgub Jatim kali ini, Jawa Timur harus bisa menjadi contoh demokrasi yang baik. "Meski ekonomi Jawa Timur menjadi nomor dua setelah Jakarta, masih ada masyarakat miskin. Maka Jawa Timur butuh sosok gubernur hebat, butuh gubernur perempuan hebat, dan itu ada pada diri Ibu Khofifah," kata Rizal berkampanye.
Di acara itu pula, Rizal juga mengingatkan pada calon incumbent, Soekarwo untuk segera bertobat. Segera meninggalkan "politik kartel."
"Mas Karwo (Soekarwo), tolong berhenti berpolitik kartel. Jangan digerogoti partai pendukung Khofifah, karena itu membunuh demokrasi di Jawa Timur. Di hulu, jangan disetop. Karena jika demikian, akan menghentikan proses demokrasi. Tujuan politik kartel itu agar khofifah tidak bisa maju, itu tidak sehat," kata Rizal mengingatkan Soekarwo.
Sebenarnya, masih menurut Rizal, di Jawa Timur butuh pemimpin nasionalis dan ulama. Karena jika koalisi itu terjadi, maka Jatim bisa sangat kuat. "Tapi sayang, PDIP sudah mengusung calonnya sendiri. Seandainya PDIP bergabung dengan Khofifah, tentu pasangan ini menjadi tak terkalahkan di Jawa Timur," sesal Rizal.
Seperti diketahui, sebagai pemilik 17 kursi di DPRD Jawa Timur, PDIP telah memutuskan mengusung Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah di Pilgub Jawa Timur yang akan digelar 29 Agustus mendatang.
Sehingga, mimpi Khofifah untuk menggandeng Bambang DH tinggal kenangan. Ketua Umum PP Muslimat NU itu akan maju dengan gerbongnya sendiri. Meski sedikit mengkhawatirkan menjelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 13-19 Mei mendatang.
Sebab, PKB yang semula memberi rekomendasi ke Khofifah, bisa setiap saat menarik dukungannya. Karena hingga saat ini, DPW PKB Jawa Timur belum menyatakan sikap politiknya. Mendukung KarSa atau Khofifah.
Sementara kubu KarSa sendiri, sudah beberapa kali melakukan pendekatan ke PKB agara menarik dukungan ke Khofifah, sehingga pada saat pendaftaran ke KPU, Khofifah tidak memenuhi syarat dukungan, yaitu 15 persen suara.
Kini, Khofifah memiliki 16,92 persen suara yang didapat dari 13 persen suara milik PKB dan sisanya dari tujuh partai gurem (nonkursi). "Politik saat ini, cenderung menggunakan politik ular. Pelaku-pelaku politik seperti ini yang sangat berbahaya terhadap proses demokrasi di Indonesia," tandas Khofifah. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kubu RIDO mengklaim menemukan banyak kecurangan di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaRK belum mengantongi KTP Jakarta. Sehingga dia harus mencoblos di daerah sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP.
Baca SelengkapnyaBasri Baco mengatakan, Pilkada Jakarta 2024 penuh dengan kekurangan dan kecurangan.
Baca SelengkapnyaTarigan, tokoh masyarakat di Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur mengaku kesal.
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kebocoran data pemilih merupakan keteledoran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil beri klarifikasi usai ramai dikritik netizen setelah cuitan lamanya di platform media sosial X kembali viral.
Baca SelengkapnyaDugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca SelengkapnyaKPU RI meminta bantuan terhadap Satgas Cyber, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) serta BIN terkait adanya dugaan kebocoran data pemilih
Baca SelengkapnyaBivitri menilai, modus ketua KPPS TPS 028, Pinang Ranti, Makassar, Jaktim yang mencoblos 19 surat suara milik Pramono-Rano bukan hal baru.
Baca Selengkapnyadugaan pelanggaran ditemukan relawan KIPP tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat
Baca SelengkapnyaMenurut Ridwan Kamil, kondisi demokrasi di tanah air masih perlu diperbaiki
Baca SelengkapnyaMenurut RK, statusnya sebagai pemilih Jawa Barat tak melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya