Follow
Sebut langgar HAM, Masinton minta penyadapan KPK diatur ketat
Merdeka.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang bersumber dari penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, penyadapan itu menyangkut ruang privasi seseorang.
"Jadi yang dilakukan OTT ini sumbernya penyadapan saya berkesimpulan. Penyadapan yang dilakukan jelas melanggar HAM," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).
Karena hal ini, Masinton mendorong agar mekanisme penyadapan diatur lebih ketat. Dia mengusulkan penyadapan diatur oleh dasar hukum setingkat undang-undang. Sedangkan saat ini kewenangan penyadapan hanya diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
-
Kenapa Masinton Pasaribu usulkan hak angket ke MK? Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan penggunaan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusannya terkait batas usia capres-cawapres dinilai tidak berlandaskan konstitusi.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa usulan Kerto Pengalasan? Punya Usulan Nyentrik Setelah menyerahkan diri kepada pihak lawan, Kerto Pengalasan diperlakukan sebagai teman oleh Belanda. Saat itu ia menawarkan perundingan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro.
-
Mengapa Kemenkumham perlu menerapkan Tata Nilai PASTI? “Sebagus apapun sistem yang dibangun, namun apabila SDM tidak kompeten maka sistem tersebut tidak akan bisa dijalankan dengan baik,“ ujar Andap saat Dies Natalis ke-59 Unesa dan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Senin (14/8/2023).
-
Apa yang dilakukan KKP untuk menjamin ketersediaan bahan baku pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
"Saya usul konkret dalam kesimpulan supaya kewenangan penyadapan harus diatur dengan ketentuan yang setara dengan undang-undang," tegasnya.
Politikus PDIP ini sebenarnya mempersilakan KPK melakukan penyadapan. Hanya saja, kegiatan penyadapan harus dikontrol.
"Silakan KPK lakukan kewenangan penyadap tapi harus ada kontrol. Tadi sudah disampaikan secara gamblang. Itu katanya ada ngomong daerah, itu kan hasil sadapan itu," tukasnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pelaporan ke Dewas KPK dan Komnas HAM itu buntut penyitaan sejumlah barang dan handphone Hasto dan asistennya yang bernama Kusnadi oleh penyidik KPK.
Baca Selengkapnya
KPK mempersilakan kubu Hasto mengajukan permohonan tersebut bila merasa terancam atas apa yang dilakukan penyidik.
Baca Selengkapnya
KPK penyitaan ponsel Kusnadi dan Hasto serta beberapa barang pribadi mereka mengacu ketentuan operasional penyidik.
Baca Selengkapnya
Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca Selengkapnya
KPK juga menegaskan bisa mengetahui kebenarannya lewat rekaman kamera pengawas atau CCTV
Baca Selengkapnya
KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga menyita ponselnya
Baca Selengkapnya
KPK menegaskan penyitaan handphone milik keduanya sesuai dalam SOP.
Baca Selengkapnya
Laporan itu buntut penyitaan sejumlah barang termasuk handphone saat mendampingi Hasto ketika diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap Harun Masiku.
Baca Selengkapnya
Hasto dan stafnya melayangkan protes keras karena ponselnya disita penyidik saat diperiksa menjadi saksi
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut jika DPR tetap ngotot mengajukan hak angket, butuh improvisasi siapa yang akan diangket.
Baca Selengkapnya
Kuasa hukum menyebut, ada kesalahan dalam proses penyitaan barang bukti milik staf Hasto, Kusnadi.
Baca Selengkapnya
Menurutnya barang yang disita oleh tim penyidik tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara.
Baca Selengkapnya