Tim sukses Jokowi-JK minta Polri tak ragu usut 'Obor Rakyat'
Merdeka.com - Meski disebut-sebut ada 'kekuatan' Istana dibalik kampanye hitam Tabloid Obor Rakyat, Polri diminta agar tak ragu mengusut tuntas kasus ini. Tim sukses Jokowi - JK menilai kasus ini sudah sangat jelas.
"Polri tak perlu meminta pertimbangan Dewan Pers dalam penyelidikannya. Mudah-mudahan Pak Kapolri (Jenderal Polisi Sutarman,red) tak terbebani dalam proses hukumnya hanya karena ada 'kekuatan' yang ada di belakang penyebar itu. Kasus ini sudah terang benderang," kata Trimedya Panjaitan, seperti dikutip dari antaranews, Selasa (17/6).
-
Siapa yang ikut membantu Kapolresta Pekanbaru mensosialisasikan Pemilu Damai? Jeki menjelaskan Bawaslu yang hadir turut menjelaskan soal proses singkat tentang persiapan Pemilu.
-
Kenapa Kapolri mendukung penuh Kementan? 'Saya menyambut baik kerjasama ini dan saya juga mendukung penuh apa yang dilakukan Pak Menteri selama beberapa bulan ini. Pak Mentan sahabat saya dan saya dukung swasembada pangan,' ujar Kapolri saat memberi sambutan pada Nota Kerjasama Kementan-Polri di Kementan, belum lama ini.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
-
Siapa Kapolri tersingkat? Kapolri dengan masa jabatan tersingkat ada Chairuddin Ismail.
-
Bagaimana Kapolri disapa oleh anggotanya? Bapak saya kan masuk polisi tahun 83, bapak Kapolri kan tahun 91. Di belakang katanya Bapak Kapolri katanya adik-adikannya Pak,' kata komika ini yang langsung membuat para Jenderal tertawa.
Trimedya berharap Polri serius dalam membongkar sindikat di balik beredarnya Tabloid Obor Rakyat itu. Menurut Trimedya, ada dugaan kekuatan besar di belakangnya seperti modal dan kekuasaan politik.
"Indikasi itu cukup mudah dilihat, di mana ada jutaan eksemplar produk Obor Rakyat yang disebarkan di Pondok pesantren dan masjid di Pulau Jawa," ungkapnya.
"Saya kira koran atau majalah resmi di republik ini sekalipun tak sanggup mencetak sampai sejuta eksemplar per edisi. Karena itu tak sedikit biayanya. Dan penerbitannya khusus diarahkan ke kantung suara yang memang diprediksi akan dimenangkan Jokowi - JK, yakni di Pulau Jawa," jelasnya. (mdk/cza)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Widodo) menyebut, bahwa Polri harus bisa menjadi cooling system sekaligus perekat kebinekaan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga berbicara mengenai sosok pemimpin yang tetap untuk rakyat.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaKetum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara keras tentang intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian maupun tentara kepada rakyat di tahun politik Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PBB Yuslir Ihza Mahendra ditunjuk Prabowo menjadi Ketua tim hukum untuk sengketa pilpres
Baca SelengkapnyaYusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta seluruh relawan tidak melakukan provokasi dan fitnah.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaJokowi menambahkan, di sisi lain pelaksanaan tugas Polri sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa.
Baca Selengkapnya"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca Selengkapnya