Tanda-tanda Meta Ingin Lebih Dekat dengan Pemerintahan Donald Trump
Meta telah menunjuk Joel Kaplan, seorang tokoh dari Partai Republik AS, sebagai Chief Global Affairs.
Perusahaan jejaring sosial besar, Meta, baru saja menunjuk Joel Kaplan, seorang tokoh terkemuka dari Partai Republik yang sama dengan presiden terpilih Donald Trump, sebagai Chief Global Affairs Officer. Kaplan menggantikan Nick Clegg yang sebelumnya mengundurkan diri.
Perubahan ini terjadi menjelang pelantikan Donald Trump sebagai presiden dan pada saat perusahaan berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Trump. Sejak lama, Trump sering mengkritik kebijakan Meta terkait konten politik dan bahkan mengancam akan memenjarakan CEO Meta, Mark Zuckerberg.
Menurut laporan dari Reuters pada Senin (6/1), Joel Kaplan sebelumnya berada di bawah bimbingan Nick Clegg. Clegg adalah seorang eksekutif di Meta yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Inggris dan pemimpin Partai Liberal Demokrat.
Meta bukanlah perusahaan pertama yang mengangkat individu dengan latar belakang politik ke posisi eksekutif. Selain Kaplan, ada juga Kevin Martin, seorang eksekutif Meta lainnya yang berasal dari Partai Republik, yang akan mengambil alih posisi Kaplan sebagai kepala kebijakan global.
Dalam sebuah pernyataan di media sosial, Clegg mengatakan, "Pada awal tahun baru, saya merasa bahwa ini waktu yang tepat untuk meninggalkan peran saya sebagai Presiden Global Affairs di Meta." Dia juga menyatakan bahwa Joel Kaplan adalah sosok yang tepat untuk menggantikan posisinya.
Kontroversi yang Melibatkan Joel Kaplan di Meta
"Joel sangat cocok untuk membentuk strategi perusahaan seiring dengan evolusi harapan masyarakat dan politik terhadap teknologi," ungkapnya.
Kaplan juga menambahkan bahwa perubahan ini memiliki dua sisi, yaitu manis dan getir, dalam komentarnya yang diposting di Facebook Nick Clegg.
Sebelumnya, Joel Kaplan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kebijakan di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush sebelum bergabung dengan Meta pada tahun 2011.
Di Meta, Kaplan pernah dituduh mempromosikan netralitas politik sambil mendukung agenda konservatif, namun tuduhan tersebut dibantah oleh perusahaan.
Salah satu tuduhan yang mencuat adalah terkait dokumen yang dirilis oleh seorang whistlebower Facebook pada tahun 2021. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa beberapa karyawan menuduh Kaplan membuat pengecualian terhadap aturan konten demi menjaga hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh politik dari Partai Republik.
Tuduhan ini menimbulkan kontroversi dan menambah kompleksitas dalam peran Kaplan di Meta, terutama dalam konteks kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan politik dan teknologi.
Jalin Kedekatan dengan Trump
Karyawan Meta pernah merasakan kekecewaan saat Kaplan hadir dalam sidang Senat pada tahun 2018, yang membahas tuduhan pelecehan seksual terhadap Brett Kavanaugh.
Pada waktu itu, Meta mengeluarkan pernyataan yang mengakui adanya "kesalahan dalam menangani kejadian tersebut."
Dalam konteks hubungan perusahaan teknologi dengan presiden terpilih AS, Donald Trump, beberapa perusahaan kini berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan Trump setelah ia dinyatakan sebagai pemenang Pilpres AS pada bulan November lalu.
Sebagai contoh, Meta menyumbangkan USD 1 juta untuk dana pelantikan Trump, seperti yang dilaporkan oleh Reuters berdasarkan pernyataan juru bicara perusahaan pada bulan Desember lalu.
Bagaimana Meta berusaha menjalin kedekatan dengan pemerintah AS saat masa kepemimpinan Donald Trump?
CEO Meta, Mark Zuckerberg, juga mengungkapkan rasa penyesalan atas keputusan terkait konten yang diambil di masa lalu. Tindakan ini tampaknya bertujuan untuk meredakan ketegangan yang ada antara Trump dan Meta.
Sebelumnya, Meta telah melarang Trump untuk menggunakan platform Facebook dan Instagram pada tahun 2021 sebagai dampak dari kerusuhan yang terjadi di Capitol oleh para pendukung Trump.
Selain itu, Trump pernah menuduh Meta telah menyensor konten yang berpotensi merugikan Joe Biden dalam pemilihan umum 2020, serta mengkritik sumbangan yang diberikan oleh Zuckerberg untuk memperkuat infrastruktur pemilu.
