Ada Camat Dapat Tunjangan Rp80 Juta Sebulan, MenPAN Anas: Bahaya Kalau Tidak Diatur
Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullahl Azwar Anas menyebut ada seorang camat yang menerima tunjangan kinerja (tukin) hingga Rp80 juta per bulan di satu daerah. Namun di daerah lain, seorang camat hanya menerima tunjangan kinerja hanya Rp2 juta per bulan.
"Ada camat tunjangannya Rp2 juta tapi di satu tempat tunjangannya Rp80 juta," kata Anas di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).
Anas menjelaskan, perbedaan tukin ini terjadi karena aturan yang digunakan saat ini. Salah satunya berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing wilayah. Jika format tukin ini terus digunakan, dia khawatir pendapatan daerah akan habis untuk gaji.
-
Dimana Kemnaker memberlakukan aturan pengupahan baru ini? Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ada penguatan Peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dalam rangka penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
"Ini kalau enggak diatur bahaya ke depan. Peningkatan PAD di daerah bukan buat bangun jalan rusak tapi untuk pertama peningkatan tunjangan kinerja dan lain-lain," kata dia.
Anas menjelaskan, tukin yang diterima saat ini seperti hak bagi para abdi negara. Pendapatan tukin ini ternyata tidak mendorong peningkatan kinerja, karena tidak ada pembedanya.
"Karena sekarang dipukul rata, tunjangan kinerja menjadi hak, ya kinerjanya begitu-begitu saja," kata dia.
Untuk itu, pemerintah akan mengatur ulang rumus pemberian tunjangan kinerja. Ini dilakukan agar, pegawai mendapatkan tukin sesuai dengan kinerja.
"Sehingga ke depan kalau kinerja yang tidak bagus tidak mendapatkan tunjangan yang lebih bagus," kata Anas.
Anas menambahkan, saat ini pemerintah sedang melakukan perumusan kembali tukin para ASN atau PNS. Nantinya, aturan tentang tukin ini akan diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah.
"Ini rumusnya kita rumuskan terus, kita duduk siang malam soal ini, tentang tunjangan dan kenaikan," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besaran gaji PNS berjenjang menyesuaikan golongan dan masa lama kerja atau dikenal dengan istilah masa kerja golongan (MKG).
Baca SelengkapnyaKepala desa maupun camat tidak masuk sebagai kategori penerima THR.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaAnggota PPS di Jombang, Jawa Timur, yang enggan disebut namanya menyebut terima uang transport dengan besaran Rp50.000 perorang
Baca SelengkapnyaAkan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca SelengkapnyaGaji Panwaslu desa Pilkada 2024 alias PKD diatur dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-715/MK.02/2022.
Baca SelengkapnyaWakapolda Banten mengumpulkan anggotanya untuk dibagikan uang pengamanan Pemilu, bintara dapat lebih banyak daripada jenderal.
Baca Selengkapnya