Ada pembatasan, pedagang eceran tetap boleh jual BBM bersubsidi
Merdeka.com - PT Pertamina menyatakan meski dalam masa penghematan, penjual bensin eceran tetap bisa menjalankan usahanya dengan aturan khusus. Pedagang tetap dapat membeli BBM dengan dirigen asal memiliki surat izin dari pemerintah setempat.
"Izin dari dari Pemda atau camat, atau surat keterangan. Kebijakan ini diambil, jika jarak antara SPBU dengan pemukiman penduduk terlalu jauh," jelas VP Fuel Retail Marketing Pertamina, Moch Iskandar, saat di kantornya, Jakarta, Senin (8/4).
Pertamina akan menggandeng pihak kepolisian dalam hal ini departemen Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk implementasi sistim RFID (radio frequency identification). RFID ialah suatu alat pengawas konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
-
Bagaimana cara Pertamina jamin ketersediaan BBM? Pertamina Patra Naiga menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan stok BBM bagi seluruh masyarakat terutama di wilayah Karawang dan sekitarnya.
-
Bagaimana Pertamina jaga stok BBM? Sepanjang satgas stok selalu dijaga aman, ini dibarengi dengan pemantauan proses distribusi sehingga mengantisipasi stok di SPBU dan Agen tidak sampai kosong.
-
Bagaimana BPH Migas jamin BBM di Papua? BPH Migas terus memastikan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat terpenuhi, termasuk kelancaran penyaluran BBM di wilayah timur Indonesia, Papua.
-
Bagaimana Pertamina menjaga stok BBM? VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso juga menyampaikan bahwa walau terjadi peningkatan konsumsi BBM menjelang hari lebaran, namun dipastikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman. Stok per 5 April 2024 yakni Pertalite 20 hari, Pertamax 40 hari, Turbo 63 hari, LPG 15 hari dan Avtur 38 hari.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Bagaimana Pertamina jaga harga BBM tetap kompetitif? 'Termasuk kita juga lakukan efisiensi sehingga bisa menghemat biaya produksi, hasilnya BBM Pertamina tetap kompetitif,' tambah Fadjar.
Dia mengatakan petugas Samsat nantinya akan memasang RFID ini pada kendaraan baru saat pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.
"Kalau mobil baru kerja sama dengan Samsat. Dengan Samsat juga bisa saat membayar pajak kendaraan," ujarnya.
Pertamina juga berencana bekerjasama dengan bengkel kendaraan bermotor untuk memasang RFID ini. Saat ini pihaknya tengah mengkaji bengkel di daerah mana saja yang paling sering dikunjungi masyarakat.
"Sementara belum untuk di bengkel namun ini to be discuss," tuturnya.
Iskandar menegaskan bahwa pemasangan RFID ini bersifat wajib untuk seluruh kendaraan. Jika tidak maka kendaraan tidak dapat mengisi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). (mdk/bmo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaGuna melakukan pembatasan pembelian Pertalite, maka harus lebih dulu menunggu Revisi Perpres 191/2014 itu terbit.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan dan verifikasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan penyelewengan BBM subsidi dan kompensasi.
Baca SelengkapnyaAturan ini termasuk untuk kios-kios yang sudah dilarang untuk jual BBM jenis apapun, apalagi ini di tengah kota.
Baca SelengkapnyaSehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak.
Baca SelengkapnyaSaat ini, SPBU mini milik Pertamina ini hanya menjual Pertamax.
Baca SelengkapnyaMelalui Pertashop, masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan harga standar dengan lokasi yang terjangkau.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal terapkan aturan BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaSelain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Baca Selengkapnya