Aturan bangun smelter berpotensi PHK 30.000 buruh tambang

Merdeka.com - Indonesia Mining Association (IMA) mengkritik Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2012 jo. Nomor 11 tahun 2012. Menurut IMA, peraturan ini bisa menjadi bumerang kepada pemerintah karena dampaknya akan membuat perusahaan tambang kolaps.

Direktur Eksekutif IMA Syahrir AB mengatakan dalam aturan tersebut Pemerintah Indonesia mengharuskan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan IUPK Operasi produksi membangun pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di dalam negeri per Januari 2014. Jika pemegang IUP melanggar aturan tersebut, mereka terancam terkena pembatasan ekspor hingga penyetopan ekspor.

"Kalau pemerintah menyetop ekspor, negara akan kehilangan USD 7 juta sampai USD 8 juta ," ujar Syahrir di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Jumat (3/5).

Selain itu, jika pemerintah menyetop izin ekspor tambang maka perusahaan tambang di Indonesia akan menderita kerugian lainnya yaitu sebanyak 30.000 pekerja akan dirumahkan. "IMA tidak mengatakan pilihan itu di tangan IMA, tapi pilihan itu di tangan pemerintah," kata Syahrir.

Menurut Syahrir, masih ada celah untuk mengusulkan agar Pemerintah merevisi Permen No. 7 tahun 2012. Apalagi beberapa perusahaan ada yang sudah membangun smelter dan ada yang belum, sebagian masih dalam tahap feasibility study atau studi kelayakan, bahkan ada yang belum sama sekali melakukan apapun.

"Yang jadi pertanyaan besar, bagi yang sudah siap membangun apakah sudah bisa beroperasi tahun 2014. ANTAM saja tadi saya tanya, belum siap kalau diminta tahun 2014," pungkasnya. (mdk/noe)