Banyak diekspor, cadangan batubara RI terancam habis

Merdeka.com - General Manager Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati Jepara, Jateng Ari Basuki meminta pemerintah untuk tegas mengatur ekspor batubara. Sebab, saat ini batubara yang banyak digunakan untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) marak diekspor ke negara lain.

Menurutnya, mayoritas batubara berasal dari Kalimantan dan Sumatera yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sebagai program efisiensi dari pemerintah untuk 50 tahun ke depan terancam habis. Sebab, praktik ekspor batubara sampai hari ini masih marak berlangsung di empat negara lain.

"Indonesia soal bahan baku cadangan nomor 5 sampai 6, bukan the big five. Tapi kita eksportir (batubara) terbesar," tegas Ari Basuki kepada merdeka.com di Jepara, Kamis (24/8).

Ari mengungkapkan, keempat negara yang menerima ekspor batubara dari Indonesia adalah Amerika Serikat, Australia, India dan China. Padahal pasokan batubara milik ke empat negara itu masih cukup banyak dan sengaja mereka simpan sebagai tambang batubara cadangan.

"Mereka simpan. Andai, umpama penjualan luar distop maka (ketersediaan batubara) bisa lebih panjang. Misalnya India, China, Australi, Amerika padahal cadangan lebih besar tapi yang diekspor lebih sedikit," ungkapnya.

Ari berharap, pemerintah membuat kebijakan agar persediaan batubara sebagai bahan baku dari beberapa PLTU yang berada di Indonesia tidak terancam habis dan punah. Kebijakan yang membatasi ekspor atau tambang batubara hanya digunakan untuk kepentingan dalam negeri (domestic) saja.

"Mungkin kalau ada policy lain dari pemerintah jadi lain. Nih nambah, sebetulnya tidak nambah, proses untuk menjadi batubara kan jutaan tahun kan. Ini memang tergantung pemakaian. Memang perlu campur tangan pemerintah untuk meregulasi pemakaian untuk kebutuhan domestik. Memang tidak mudah, PLN jelas tidak mungkin. Dalam konteks ini PLN pengusaha. Yang bisa melakukan regulator pemerintah," tandasnya.

Ari menegaskan, jika ekspor batubara besar-besaran ini tidak segera diatur maka pasokan akan habis dalam kurun waktu 50 tahun ke depan.