Bos Pelindo tak mau ada anggapan aksi bisnisnya sekadar wacana
Merdeka.com - Direktur utama PT. Pelindo II, Richard Joost Lino membantah pernyataan Menteri PU DJoko Kirmanto yang menyebut bahwa pihaknya belum melaporkan rencana akuisisi ruas tol Cibitung-Cilincing ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dia mengaku sudah melaporkan rencana itu beberapa hari lalu. "Saya sudah laporkan dan kirim surat resmi ke mereka. Itu sudah beberapa waktu lalu," ujar Lino di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).
Lino menegaskan, itu untuk membuktikan bahwa aksi bisnis Pelindo tidak sebatas wacana saja. Sebab, saat ini dia sedang melakukan proses negosiasi mengakuisisi 49 persen saham dari investor Malaysia, PT. MTD CTP Expressways selaku kontraktor proyek tersebut.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang melaporkan dugaan korupsi? Aktivis koalisi masyarakat sipil dari Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan adanya korupsi pada institusi Polri.
-
Kenapa harus lapor ke P2TPA? Cara melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) bisa menjadi langkah awal untuk mengakhiri siklus KDRT yang merusak dan mengancam keselamatan individu di dalam rumah tangga tersebut.
-
Siapa yang dilaporkan ke polisi? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
"Enggak (bukan wacana), ini kita sedang negosiasi dengan investor Malaysia," kata dia.
Sebelumnya, keinginan PT. Pelindo II untuk mengakuisisi proyek ruas tol Cibitung-Cilincing nampaknya tidak mendapat angin segar dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pasalnya, ambisi perusahaan BUMN tersebut hingga kini belum disampaikan secara langsung kepada kementerian PU.
"Enggak ada surat ke saya, kalau cuma wacana saya tidak mau menanggapi," ujar menteri PU, Djoko Kirmanto di Jakarta, Rabu (3/9).
Djoko mengaku seharusnya pihak Pelindo menemui dirinya dan membawa surat pengajuan untuk meminta proyek tol sepanjang 33 Km tersebut. Namun, hingga saat ini Pelindo II masih dianggap hanya berwacana untuk mengakuisisi proyek yang investasinya senilai Rp 3,5 triliun.
"Harus datang ke saya bawa surat," kata dia. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahlil menjelaskan untuk siapa yang nanti menjadi pihak diadukan semua dikembalikan kepada hasil penelaahan dari kepolisian.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan, tuduhan dugaan tersebut tidak seharusnya disebarkan tanpa dasar yang jelas.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaSaid dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Baca SelengkapnyaPelaporan dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap kebenaran.
Baca SelengkapnyaSaid Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.
Baca SelengkapnyaBahlil meminta untuk dilakukan proses secara hukum sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan pro aktif terkait kerugian atas nama baiknya
Baca SelengkapnyaPemeriksaan Said Didu dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 18.00 WIB.
Baca SelengkapnyaPuluhan karyawan Pelni dipecat akibat melakukan jual beli kasur di kapal Pelni.
Baca SelengkapnyaAmnesty International Indonesia (AII) meminta Polresta Tangerang tidak memproses laporan terhadap Said Didu.
Baca SelengkapnyaAda 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca Selengkapnya