Cegah Subsidi BBM Jebol, Pemerintah Diminta Tetapkan Penerima Pertalite & Solar

Merdeka.com - Pemerintah telah menambah subsidi dan kompensasi untuk listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga Rp 502 triliun, untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disebabkan naiknya harga energi di pasar global.

Tercatat, konsumsi BBM Pertalite sampai Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta KL dan tersisanya hanya 6,2 KL.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, ada dua kebijakan yang dapat mencegah jebolnya BBM bersubsidi. Di antaranya, dengan menetapkan segera di dalam Peraturan Presiden bahwa hanya sepeda motor dan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang yang diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar.

Kemudian menurunkan disparitas yang menganga antara harga Pertamax dan Pertalite dengan menaikkan harga pertalite dan menurunkan Pertamax dengan selisih harga Rp 1.500 per liter.

"Kebijakan harga ini diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite akan berpindah ke Pertamax secara sukarela dan perlu memberikan edukasi bahwa penggunaan Pertamax lebih baik untuk mesin kendaraan dan lebih irit," ucap Fahmy, dalam keterangan resmi, Sabtu (13/8).

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira, mengungkapkan ada 5 sasaran yang dapat memastikan subsidi tidak akan jebol apabila pemerintah melakukan hal ini. Pertama, perketat pengawasan solar subsidi untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.

Menurut Bhima, selama ini tingkat kebocoran solar masih terjadi, juga lebih muda mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM untuk kendaraan pribadi. "Jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi. Penghematan dari pengawasan distribusi solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran," ucap Bhima diwawancara terpisah.

Kedua, mendorong pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk menggantikan ketergantungan terhadap impor LPG 3kg. Jaringan gas juga bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu. Kemudian ketiga, tunda proyek infrastruktur dan alokasikan dana untuk menambah alokasi subsidi energi. keempat Alihkan sebagian dana PEN untuk subsidi energi.

"Kelima, Penghematan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan. Pemerintah juga dibekali dengan UU darurat keuangan dimana pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR. Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik," terang Bhima.