Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan, Pengusaha: Tambah Beban Baru

Setiap Ibu berhak mendapat cuti selama 3 bulan pertama dan ditambah 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus.

cuti melahirkan
Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan, Pengusaha: Tambah Beban Baru
Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan, Pengusaha: Tambah Beban Baru (©merdeka.com)

Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan, Pengusaha: Tambah Beban Baru
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia) © 2024 liputan6

Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan, Pengusaha: Tambah Beban Baru

Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan, Pengusaha: Tambah Beban Baru

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang telah disetujui baru-baru ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 


Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Hal ini juga sesuai dengan program Apiindo dalam berpatisipasi dalam menurunkan prevalensi stunting.

Shinta menyebut, terdapat dua ketentuan dalam UU tersebut. Pertama bahwa setiap Ibu berhak mendapat cuti selama 3 bulan pertama dan ditambah 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.


"Kedua, kewajiban suami untuk mendampingi istri selama masa persalinan dengan pemberian hak cuti selama 2 hari dan dapat diberikan tambahan 3 hari berikutnya atau sesuai kesepakatan pemberi kerja," ucap Shinta dalam keterangannya, Kamis (6/6). 

Oleh karena itu, dia menyampaikan dunia usaha perlu kejelasan mengenai indikator kondisi khusus yang dimaksud agar tidak multitafsir dalam penerapannya.

Termasuk pengaturan tentang dokter spesialis yang menjadi rujukan bagi Ibu hamil atau melahirkan. 

Menurut Shinta, sampai saat ini Indonesia masih menghadapi masalah rendahnya tingkat produktivitas. Berdasarkan Human Capital Index tahun 2022, secara global Indonesia berada di peringkat 96 dari 174 negara belum lagi competitiveness index Indonesia juga masih rendah.


"Demikian pula kita menghadapi permasalahan rendahnya Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK), Data BPS tahun 2023 menyatakan bahwa TPAK Perempuan 60,18 persen jauh lebih kecil dari pada laki-laki yang mencapai angka 86,97 persen," jelasnya.

Dia menilai ketentuan baru yang diatur dalam UU KIA FHKP berpotensi menambah beban baru bagi dunia usaha.


Oleh karena itu, dibutuhkan dialog sosial yang efektif antara pekerja dan pengusaha serta kebijakan mengenai cuti hamil/ melahirkan yang sudah disepakati di dalam PP/ PKB di perusahaan masing-masing agar tetap menjadi acuan bersama sepanjang belum di ubah.

"Hal ini diperlukan agar ketentuan baru tersebut dapat mencapai tujuan terciptanya perlindungan pekerja perempuan dan keberlangsungan dunia usaha," terang dia. 


Tak hanya itu, menurutnya dibutuhkan juga peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan primer melalui fasilitas Puskesmas dan peningkatan pelayanan pemerintah terhadap Pelayanan Poliklinik Swasta, yang didukung  dengan fasilitas pelayanan lanjut Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
S
Reporter
    Siti Ayu Rachma
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Ogah Kerja Lembur Lantaran Partnernya Cuti Melahirkan, Orang Ini Nekat Meracun Temannya Agar Keguguran
Ogah Kerja Lembur Lantaran Partnernya Cuti Melahirkan, Orang Ini Nekat Meracun Temannya Agar Keguguran

Perempuan dari Tiongkok didakwa karena mencoba menghentikan kehamilan rekan kerjanya dengan menambahkan racun ke minumannya.

news update
Catat, Ini Tanggal Cuti Bersama PNS Tahun 2024 Sudah Disahkan Pemerintah
Catat, Ini Tanggal Cuti Bersama PNS Tahun 2024 Sudah Disahkan Pemerintah

Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS.

cuti bersama
Cuti Tiga Hari, Gibran Kampanye ke Maluku dan Bali
Cuti Tiga Hari, Gibran Kampanye ke Maluku dan Bali

Tertulis keterangan untuk melakukan kampanye di Maluku dan Bali.

Gibran Rakabuming Raka
Curhat ke Kemenperin, Pengusaha Cemas Soal Rencana Cukai Minuman Berpemanis
Curhat ke Kemenperin, Pengusaha Cemas Soal Rencana Cukai Minuman Berpemanis

Para pengusaha cemas jika pengenaan cukai minuman berpemanis bakal merubah komposisi dari produk yang ada.

Cukai Minuman Berpemanis
Gibran Cuti untuk Debat Cawapres dan Kampanye: Untuk Lama Waktunya Sesuai Kebutuhan
Gibran Cuti untuk Debat Cawapres dan Kampanye: Untuk Lama Waktunya Sesuai Kebutuhan

Pengajuan cuti tersebut diberikan kepada Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

Gibran Rakabuming Raka
Perusahaan di China Kasih Jatah Cuti Khusus untuk Karyawan yang Sedih hingga Patah Hati
Perusahaan di China Kasih Jatah Cuti Khusus untuk Karyawan yang Sedih hingga Patah Hati

Perusahaan China ini memiliki 7.000 karyawan dan mereka mendapatkan jatah cuti saat sedang sedih hingga patah hati.

Patah Hati
Memahami Cutis Laxa, Kondisi Langka yang Menyebabkan Kulit Bayi Menjadi Keriput.
Memahami Cutis Laxa, Kondisi Langka yang Menyebabkan Kulit Bayi Menjadi Keriput.

Cutis Laxa, kondisi langka yang dapat menyerang 1 dari 2 juta bayi yang lahir.

Cutis Laxa
Keresahan Para Perempuan Usai Cuti Melahirkan Bisa 6 Bulan di UU KIA
Keresahan Para Perempuan Usai Cuti Melahirkan Bisa 6 Bulan di UU KIA

Kabar ini membawa angin segar bagi sebagian ibu pekerja. Mereka bisa merawat dan melihat tumbuh kembang anak secara fokus.

DPR RI
Hanya 4 Persen Karyawan Ambil Cuti Panjang saat Libur Lebaran 2024
Hanya 4 Persen Karyawan Ambil Cuti Panjang saat Libur Lebaran 2024

Ramadan dan Lebaran identik dengan penyelarasan jam kerja untuk mengakomodasi puasa, pengaturan cuti bagi karyawan yang mudik, dan pengunduran diri.

gaya bekerja
Tolak Simpanan Tapera, Pengusaha : Sudah Banyak Potongan
Tolak Simpanan Tapera, Pengusaha : Sudah Banyak Potongan

Beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja saat ini sebesar berkisar 18,24 sampai 19,74 persen.

Tapera
Sesuai Aturan, KPU Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye Asalkan Cuti
Sesuai Aturan, KPU Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye Asalkan Cuti

Bahkan menteri kabinet juga diperbolehkan untuk kampanye selama melakukannya saat cuti.

Presiden Jokowi
Curhat Pengusaha Minuman Ringan Makin Terpuruk: Kondisi Industri Ini Sangat Menyedihkan
Curhat Pengusaha Minuman Ringan Makin Terpuruk: Kondisi Industri Ini Sangat Menyedihkan

Selama masa pandemi pada 2020-2021 merupakan masa-masa sulit bagi industri minuman di dalam negeri.

Industri Minuman