Follow
Dampak Kebijakan B20 dan Kenaikan Tarif Impor Mulai Terlihat di Tahun 2019
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal mengatakan dampak upaya pemerintah untuk menekan impor melalui implementasi B20 maupun penaikan tarif PPh barang impor akan mulai terlihat di tahun 2019.
"Jadi ada beberapa kebijakan yang tahun ini belum bisa terlihat hasilnya, di tahun depan sudah mulai terlihat," katanya, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (1/1).
Menurut dia sejauh ini kebijakan-kebijakan tersebut masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. "Kita berharap setidaknya seiring berjalannya waktu akan kelihatan dampaknya. Saat ini terus terang belum kelihatan dampaknya," ujar dia.
-
Bagaimana Pertamina menurunkan emisi melalui biodiesel? Selain itu, penjualan produk biodiesel B35 telah berhasil menurunkan emisi sekitar 28 juta ton COE per tahunnya.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk atasi dampak ekonomi global? Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina secara intens terus memantau perkembangan terkini dan dampak memanasnya geopolitik terhadap rantai pasok energi global. Nicke menyebut fluktuasi minyak dunia akan kian dinamis pasca meningkatnya ketegangan yang terjadi di timur tengah.'Kita akan terus meningkatkan upaya mitigasi risiko untuk mengurangi potensi dampak dari dinamika situasi ekonomi dan geopolitik, termasuk pegendalian biaya, pemilihan komposisi crude yang optimal, pengelolaan inventory yang efektif, peningkatan produksi high-yield products dan efisiensi di semua lini operasional,' ujar Nicke.
-
Apa yang dikatakan Said Abdullah tentang impor pangan dan energi? Anggota DPR RI dari PDIP, MH Said Abdullah mengatakan selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan Energi. Padahal menurut Said, keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan, dan Said mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
-
Bagaimana Said Abdullah menilai solusi untuk masalah impor pangan dan energi? Said menilai untuk menghadapi persoalan ini tidak mudah. Pemerintahan Prabowo kata dia perlu melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional.
-
Mengapa Said Abdullah menganggap impor pangan dan energi sebagai masalah penting? Padahal menurut Said, keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan, dan Said mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
"Setelah kemarin PPh impor untuk barang konsumsi, itu kan di September, malah Oktober, November terjadi defisit yang lebih besar. Juga B20 semestinya itu mengurangi impor migas. Itu belum terasa di tahun ini," lanjut Faisal.
Dia mengatakan, jika kebijakan tersebut dapat dijalankan secara konsisten, maka dampaknya terhadap penurunan impor sudah akan mulai terlihat di tahun 2019 dan mampu menekan defisit neraca perdagangan Indonesia.
"Saya pikir B20 kalau berjalan secara konsisten di tahun depan bisa mengurangi impor migas. Artinya dari sisi defisit migar kita bisa sedikit ditahan. Saya pikir prediksi dari Pertamina, (B20) akan mengurangi impor migas kita sebesar USD 162 juta. Saya pikir itu bisa berefeknya di tahun depan," imbuh dia.
"Itu yang menyebabkan juga, saya pikir di tahun depan impor akan sedikit berkurang, tapi ekspor kita masih belum banyak berubah seperti di tahun ini. pertumbuhannya masih lambat," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen jika diakumulasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2025) sebenarnya naiknya 20 persen bukan 2 persen.
Baca Selengkapnya
Karena ada selisih data, membuat kondisi yang mengancam bagi industri tekstil dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Pemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Pengenaan bea masuk hingga 200 persen ini juga telah dirundingkan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.
Baca Selengkapnya
Dengan murahnya barang impor itu, banyak pelanggan beralih. Alhasil, semakin banyak produk impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan pada permintaan tadi.
Baca Selengkapnya
Lonjakan impor pada Mei 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dengan perlindungan produsen dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Kebijakan itu nantinya tidak hanya difokuskan untuk barang impor China, tapi juga dari negara-negara lain yang jumlahnya di pasar domestik terus membludak.
Baca Selengkapnya
Pemerintah diminta lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan, agar tidak memicu permasalahan baru.
Baca Selengkapnya
Oleh karena itu, Hippindo mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi terkait impor yang diatur dalam Permendag Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menilai, fenomena ini sudah menjadi tantangan dari tahun ke tahun.
Baca Selengkapnya
Barang yang dimusnahkan terdiri dari ban motor, mesin bor, bahan tekstil, handphone dan tablet yang tidak memiliki LS, NPB dan tidak ber-SNI serta miras.
Baca Selengkapnya
Kebijakan presiden terpilih Donald Trump bakal berdampak bagi konstelasi perdagangan intenasional, termasuk Indonesia.
Baca Selengkapnya