Follow
Data Kemenkeu: Belanja Kesehatan Tahun 2022 Capai Rp176 Triliun
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencatat, realisasi belanja anggaran kesehatan pemerintah sepanjang tahun 2022 sebesar Rp176,7 triliun. Belanja tersebut dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp130,3 triliun, non K/L sebesar Rp10,6 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp35,8 triliun.
"Untuk anggaran kesehatan yang tahun 2022 mencapai Rp176,7 triliun ini turun cukup signifikan," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa (3/1).
Belanja anggaran kesehatan melalui K/L sebesar R130,3 triliun digunakan untuk beberapa program. Antara lain PBI JKN untuk 96,7 juta jiwa sebesar Rp45,8 triliun. Membayar klaim tunggakan pelayanan Covid-19 sebanyak 342,7 ribu pasien tahun 2021 dan 474,4 ribu pasien tahun 2022 sebesar Rp28,8 triliun.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
Kemudian untuk penugasan 4.831 tenaga kesehatan ke daerah tertinggal Rp47,7 miliar. Pemeriksaan 53,6 ribu sampel obat, kosmetik dan suplemen kesehatan sebesar Rp24,3 miliar. Membayar fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK bagi 7,4 juta keluarga Rp42,3 miliar.
Belanja kesehatan melalui K/L juga ditujukan untuk percepatan penurunan stunting dengan penyediaan makanan tambahan bagi 197,3 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) sebesar Rp178,8 miliar dan 386,4 ribu balita kurus Rp161,6 miliar.
Untuk bayi yang mendapat suplementasi gizi mikro sebanyak 24,8 ribu anak sebesar Rp7,2 miliar dan imunisasi rutin sebesar Rp1,7 triliun.
Belanja kesehatan melalui non K/L dimandatkan untuk jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri/pensiunan sebanyak 4,2 juta orang sebesar Rp9,8 triliun dan subsidi pajak DTP kesehatan Rp567,1 miliar.
Terakhir, belanja kesehatan melalui TKDD digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp12,3 triliun seperti bagi 8.718 Puskesmas Rp3,4 triliun dan 5.359 balai penyuluhan Rp0,9 triliun.
Berikutnya, untuk DAK Fisik Kesehatan Rp12,9 triliun seperti peningkatan SPA di 4.279 Puskesmas serta Dana Desa penanganan Covid-19 Rp5,4 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
Adapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya