Datangi DPR, HIPMI curhat konstruksi daerah banyak dipegang asing

Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengungkapkan Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi harus mampu melindungi pelaku usaha konstruksi nasional. Apalagi, para pelaku industri tengah bersaing dalam pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini pelaku konstruksi di daerah sudah dipegang pihak asing. Untuk itu, RUU ini seharusnya dapat mengatur adanya persaingan khusus bagi pelaku jasa konstruksi nasional dan asing.

"Ini sebetulnya tak masalah, tapi harus ada perlindungan bagi kita anak bangsa, saya dapat laporan di Papua Barat, supirnya saja sekarang orang asing," ujar Bahlil di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/4).

Bahlil menegaskan tenaga kerja asing sudah mulai mendominasi proyek-proyek infrastruktur di daerah. Selain itu, perlu adanya sertifikasi tenaga kerja pada sektor ini.

"Ini yang harus ditekankan pada poin-poin ini, pengalaman kita pada tenaga kerja asing proyek Jembatan Suramadu, kokinya saja dibawa langsung dari luar Indonesia," kata dia.

Dia mengakui pada beberapa butir-butir RUU JK terdapat diskriminasi pelaku usaha konstruksi nasional dengan asing. Contohnya, kata dia, soal hukuman bagi pelaku usaha konstruksi.

"Ini buat anak bangsa bisa dipenjarakan 10-20 tahun, tapi buat asing hanya sanksi administrasi. Ini harusnya seperti apa, sebab belum tentu ada kerugian negara," pungkas dia.