Defisit BPJS Kesehatan: Jokowi Tambal Pakai Cukai Rokok, Prabowo Tutup Anggaran Bocor

Merdeka.com - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasbullah Thabrany, mengatakan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan menjadi masalah besar. Dia optimistis pemerintah dapat mengatasi defisit dengan cara menambalnya dari sumber-sumber dana yang lain.

"Defisit BPJS tidak bermasalah besar karena sumber-sumber dana cukup banyak untuk menutup ke depan," kata dia saat ditemui usai diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3).

Dia melanjutkan, salah satu sumber dana tersebut diantaranya adalah cukai dari rokok. "Dana cukai rokok dan masih ada sumber-sumber lain yang bisa dimobilisir. Kita juga meningkatkan tax ratio," ujarnya.

Baca berita Prabowo Subianto di Liputan6.com

Selain itu, peningkatan besaran iuran juga dinilai dimungkinkan mengingat taraf ekonomi masyarakat saat ini sudah mengalami peningkatan.

"Iuran juga potensinya masih besar. Banyak orang mampu mengiur sebetulnya karena ekonomi kita naik 5 persen setahun, tentu kemampuan bisa naik juga dong. Dan faktanya kalau kita lihat di lapangan, saya kasih contoh aja. Dibandingkan 5 tahun lalu, sepeda motor, mobil, makin banyak, makin macet. Artinya daya beli masyarakat ada, di luar dari kebutuhan pokok," dia menambahkan.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hermawan Saputra menyebutkan akan melakukan evaluasi menyeluruh pada BPJS Kesehatan.

"Kita akan evaluasi secara menyeluruh karena faktanya kalau bicara kesehatan, outcome kita dari tahun ke tahun itu tidak beranjak, masalah penyakit tetap tinggi, anggaran keluar terus, tapi kita tidak beranjak ke mana-mana," ujarnya .

Dia menilai kondisi tersebut terjadi karena adanya kesalahan pola pikir serta manajemen pengelolaan. "Maka kita Prabowo-Sandi akan evaluasi menyeluruh di sini dan tentu kita akan memulai dari hulu persoalan. Hulu persoalan kesehatan adalah memanusiakan manusia," tegasnya.

"Secara filosofis, ini (BPJS) cukup bagus, negara sudah memperhatikan, tapi secara pengelolaan yang bermasalah. Ini yang akan direview," tambahnya.

Dia mengungkapkan, defisit dapat diatasi jika kebocoran anggaran dapat ditutup. Dia mencontohkan, saat ini yang seharusnya dapat ditangani oleh puskesmas tapi dibawa ke Rumah Sakit. Sehingga tagihan menjadi membengkak.

"Persoalan defisit BPJS itu ada 2, pertama dari anggarannya sendiri, kedua adalah dari sistem pengelolaan kita. Dari anggaran tiap tahun kita bocor. Ngeri-ngeri nih kebocoran. Tapi kebocoran ini karena bicara klaim, pelayanan kesehatan, artinya pada pelayanan kesehatan dasar kita yang harusnya promosi dan prevensi yang jadi utama ini jebol," jelasnya.

"Pelayanan kesehatan kita itu selalu ada di kelas tiga, jadi seperti RS kelas A, kelas B, pasien itu numpuk di situ karena ada yang tidak tertangani dengan baik. Kalau di sini bisa kita kuatkan, maka tidak akan ada penyakit yang sifatnya meta stasis," tambahnya.

Dia melanjutkan, ada dua hal utama yang harus dilakukan, pertama pendekatan sistem pelayanannya, serta pendekatan untuk menutup kebocoran dan defisit anggarannya.

"Kita buktikan (presiden) yang baru bisa. Akan ada penghitungan baru terhadap premi, nanti kita coba kalkulasi ilmu ekonometrik dan sebagainya bahwa premi yang laik dan bersahabat untuk masyarakat dan tenaga kesehatan. Kita akan evaluasi menyeluruh," tutupnya.