Follow
DPR Minta Ikut Terlibat dalam Pembahasan PP Turunan Perppu Cipta Kerja
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah melibatkan dirinya dalam setiap proses pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
"Mereka berharap agar nanti pada proses penetapan PP memperluas dialog dan diskusi," Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah usai Rapat Kerja dengan Komisi IX di kompleks DPR-RI, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).
Dalam rapat tertutup tersebut Ida menjelaskan tentang klaster ketenagakerjaan yang ada dalam Perppu Nomor 2 tahun 2022. Sebab di dalamnya terdapat klaster ketenagakerjaan.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
Ida mengatakan DPR, Komisi IX ingin diajak diskusi sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan turunan dari Perppu. Utamanya dalam hal merancang PP tentang pengupahan dan outsourcing.
"Khusus untuk kluster ketenagakerjaan, juga dilibatkan karena perubahan Perppu itu terkait kluster ketenagakerjaan," kata dia.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut DPR akan memanggil menteri-menteri Jokowi lainnya untuk memberikan penjelasan di masing-masing kluster. Antara lain Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Setelah mendengar penjelasan dari berbagai menteri tersebut, barulah DPR akan memberikan respon secara keseluruhan. "Pada saatnya DPR akan mengundang Pemerintah untuk menjelaskan secara keseluruhan tentang Perppu," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Puan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Komnas Perempuan menyebut, dengan disahkan RUU PPRT dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja rumah tangga di tanah air.
Baca Selengkapnya
Maka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.
Baca Selengkapnya
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 diikuti 271 anggota dewan, dan empat pimpinan DPR.
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya