Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini Dampak Kebijakan Pemerintah Pinjam Jagung ke Swasta Guna Penuhi Kebutuhan

Ini Dampak Kebijakan Pemerintah Pinjam Jagung ke Swasta Guna Penuhi Kebutuhan jagung. shutterstock

Merdeka.com - Kebijakan Kementerian Pertanian meminjam jagung ke pihak swasta demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dinilai berpotensi negatif bagi iklim investasi di Indonesia.

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, kebijakan pemerintah untuk meminjam jagung kepada pihak swasta dapat menjadi bumerang terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Iya. Jadi orang yang mau investasi di peternakan akan berpikir, bagaimana mau punya kepastian akan suplai dari pakan. Kalau pakannya tidak tercukupI, kemudian ternaknya mati, siapa yang menanggung," ujar Enny seperti dikutip dari Antara, Jumat (30/11).

Orang lain juga bertanya?

Enny mengatakan, kebijakan untuk meminjam jagung dari pihak swasta bukan sesuatu hal yang lazim. Namun, hal itu terpaksa dan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini peternak unggas. Karena kelangkaan dan mahalnya harga jagung di pasaran.

Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit mengatakan, peminjaman jagung ke pihak swasta adalah hal yang kurang tepat. Bukan saja karena sebelumnya Kementan mengklaim ada surplus 12,98 juta ton jagung, tapi peminjaman juga dinilai tidak sehat untuk pihak swasta dan dunia investasi.

"Para investor tentu akan melihat dan mengevaluasi setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat Kementan atau pemerintah. Membiarkan kenaikan bahan baku pakan dan malah meminjam untuk kebutuhan peternak," katanya.

Dijelaskan Anton, jika swasta meminjamkan aset produksinya sebanyak 10.000 ton atau 10 juta kilogram, maka dengan kisaran harga Rp 5.000 per kilogram saja, ada dana Rp 50 miliar yang dipinjamkan dari swasta ke pemerintah.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kerap menyampaikan adanya surplus jagung dengan jumlah hampir 13 juta ton. Namun belakangan Kementerian Pertanian nyatanya tidak mampu menghadirkan stok jagung yang cukup untuk para peternak, sebagai pakan. Kementan lantas memilih meminjam jagung dari 2 perusahaan pakan ternak besar (feedmill), yaitu Charoen Pokphand, dan Japfa, sebanyak 10 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan peternak. Peminjaman ini sendiri dikatakan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Dirbitpro) Kementan, Sugiono.

Dia mengungkapkan, pinjaman masing-masing sebanyak 5 ribu ton kepada tiap feedmill tersebut dikarenakan memang sudah ada kekurangan jagung di lapangan. Sementara itu, impor jagung yang direkomendasikan Kementan membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke Tanah Air.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengamat Sebut Makan Bergizi Gratis Lebih Banyak Manfaat Dibanding Pembangunan IKN
Pengamat Sebut Makan Bergizi Gratis Lebih Banyak Manfaat Dibanding Pembangunan IKN

IKN hanya memberikan dampak ekonomi yang terbatas.

Baca Selengkapnya
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN

Para pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.

Baca Selengkapnya
Manfaatkan Lahan Guna Secara Optimal, Pakar Pertanian Apresiasi Kebijakan Pangan dan Pertanian Era Jokowi
Manfaatkan Lahan Guna Secara Optimal, Pakar Pertanian Apresiasi Kebijakan Pangan dan Pertanian Era Jokowi

Hal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Impor 1 Juta Ton Beras Asal China, Erick Thohir Bilang Begini
Pemerintah Bakal Impor 1 Juta Ton Beras Asal China, Erick Thohir Bilang Begini

Erick menekankan bahwa kebijakan impor yang akan ditempuh pemerintah melalui Perum Bulog akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Selengkapnya
IDEO: Megawati Kritik Pemerintah Impor Beras Besar-besaran: Biarkan Petani Nikmati Hasil Panen
IDEO: Megawati Kritik Pemerintah Impor Beras Besar-besaran: Biarkan Petani Nikmati Hasil Panen

Megawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras

Baca Selengkapnya
Dampak Parah Kekeringan Mulai Terasa, 22 Negara Setop Ekspor Beras
Dampak Parah Kekeringan Mulai Terasa, 22 Negara Setop Ekspor Beras

Salah satu yang tampak nyata adalah produksi beras di berbagai negara mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Kepala Daerah dan BUMN Perbanyak Pasar Murah Antisipasi El Nino
Jokowi Minta Kepala Daerah dan BUMN Perbanyak Pasar Murah Antisipasi El Nino

Lebih dari 3.000 warga hadir guna mendapatkan paket Sembako sekaligus berdialog bersama dengan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Tips Said Abdullah kepada Pemerintah untuk Kemandirian Pangan
Tips Said Abdullah kepada Pemerintah untuk Kemandirian Pangan

Said menilai perlu bagi pemerintah agar fokus terhadap program kemandirian pangan

Baca Selengkapnya
Diminta Sri Mulyani Genjot PMI Manufaktur, Bank Indonesia Ambil Kebijakan Begini
Diminta Sri Mulyani Genjot PMI Manufaktur, Bank Indonesia Ambil Kebijakan Begini

Salah satunya dengan melakukan sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia (BI) untuk insentif likuiditas.

Baca Selengkapnya
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan

Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan

Baca Selengkapnya
Panen Jagung di Sumbawa Bersama Mentan, Presiden Sebut Hilirisasi Jadi Langkah Strategis Stabilkan Harga
Panen Jagung di Sumbawa Bersama Mentan, Presiden Sebut Hilirisasi Jadi Langkah Strategis Stabilkan Harga

Predisen Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi sebagai langkah strategis agar harga jagung ditingkat petani lebih stabil.

Baca Selengkapnya
Anies Sindir Food Estate di Kalimantan: Cuma Tanam Singkong, Gagal Pula
Anies Sindir Food Estate di Kalimantan: Cuma Tanam Singkong, Gagal Pula

Food Estate digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian hingga Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Baca Selengkapnya