Ini klarifikasi Darmin soal Jokowi tolak kenaikan tarif STNK & BPKB
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meluruskan pernyataannya yang dikutip sejumlah media terkait komentar Presiden Joko Widodo mengenai kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Darmin mengatakan banyak media menulis bahwa dirinya mengatakan Presiden Jokowi keberatan dengan kenaikan PNBP yang besarannya mencapai tiga kali lipat karena sangat memberatkan rakyat.
"Saya merasa perlu meluruskan pemberitaan ini," ucap Darmin seperti dilansir Antara Surabaya, Minggu (8/1).
Dia menegaskan pernyataannya itu ditafsirkan dan dikembangkan dengan sangat berlebihan oleh wartawan yang mewawancarainya. "Memang saya dimintai komentar oleh wartawan terkait kenaikan PNBP tapi saya sudah menolak untuk berkomentar," katanya.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini memberikan gambaran ketika itu dirinya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, ditanyai wartawan pada hari pertama pemerintah mengumumkan akan ada kenaikan PNBP. Kebetulan pada hari yang sama Presiden Joko Widodo baru saja menggelar Sidang Kabinet yang dihadiri para menteri di Istana Bogor.
Setelah menolak berkomentar, lanjut Darmin, kemudian wartawan ini bertanya, apakah Presiden Joko Widodo pernah berpesan tentang kenaikan PNBP.
"Nah, kalau soal pesan Presiden yang ditanyakan ini, saya jawab memang pernah ada, yaitu Presiden berpesan agar kenaikannya tidak terlalu tinggi yang membebani rakyat," ujarnya.
Namun, menurutnya, pesan yang disampaikannya kepada wartawan itu, disampaikan Presiden jauh hari sebelum PNBP ditetapkan naik. Maksudnya, bukan pesan yang disampaikan Presiden pada waktu Sidang Kabinet di Istana Bogor.
"Jadi waktu itu saya hanya menjelaskan secara umum bagaimana Presiden memberi pengerahan terkait kenaikan PNBP, yaitu beliau berpesan kalau tarif menyangkut rakyat banyak janganlah dinaikkan tinggi-tinggi," tuturnya.
"Tapi ditafsirkan lain oleh wartawan, yaitu diberitakan Presiden menyatakan itu di Istana Bogor, dikembangkan seolah Presiden mengomentari lagi kenapa naik," ungkapnya.
Karenanya, Darmin merasa perlu meluruskan pemberitaan ini. Darwin menambahkan pada saat itu dirinya menolak berkomentar terkait kenaikan PNBP karena belum tahu kenaikannya berapa.
"Sampai sekarang pun saya juga tidak mau berkomentar soal kenaikan PNBP. Saya hanya ingin meluruskan pemberitaan terkait pernyataan saya soal komentar Pak Presiden itu," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.
Baca SelengkapnyaSelain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.
Baca SelengkapnyaMenurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masyarakat selama ini hanya fokus pada kenaikan tarif PPN.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak mempermasalahkan kritikan tersebut, dan menegaskan soal kebebasan berpendapat.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang.
Baca SelengkapnyaSaat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaPenundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen telah sampai di telinga Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya