Kadin Soal Ekspor Pasir Laut: Cuannya Besar

Merdeka.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia DKI Jakarta, Diana Dewi angkat suara terkait keputusan pemerintah untuk menerbitkan izin ekspor pasir laut. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dia menilai, keputusan untuk membuka keran ekspor pasir laut tak lepas dari potensi meraup keuntungan ekonomi yang besar. Meski demikian, dia enggan menyebutkan nilai keuntungan yang diperoleh dari ekspor usaha pasir laut.

"Cuannya besar. Jangan dibuka di sini, nanti kasihan teman-teman pengusaha yang lain," ungkapnya diselingi tawa, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (31/5).

Diana menyampaikan, kegiatan usaha ekspor pasir laut sendiri sudah ada sebelumnya. Hanya saja volume untuk ekspor masih dibatasi. "Jadi sebenernya ekspor itu sudah ada, cuma dibatasi," terangnya.

Bahkan, 1 (satu) orang pengusaha bisa memiliki 4 sampai 5 perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis tersebut. Sehingga, pengusaha mengusulkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

"Dengan pembatasan itu, sebenarnya satu orang bisa punya perusahaan 4 - 5. ya kan. karena bicara kuota untuk keluar. Kenapa enggak dibuka?. Pemerintah mendengar aspirasi ini," ucap Diana.

Terkait polemik yang muncul, Diana menilai pemerintah perlu menjelaskan dasar kajian dari kebijakan izin ekspor pasir laut kepada publik. Kadin mengaku telah diajak diskusi oleh pemerintah sebelum penerbitan izin usaha tersebut.

"Nah ini yang mudah-mudahan nanti bisa lah dengan pengusaha nya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja," pungkasnya.

Pengamat: Kebijakan Ekspor Pasir Laut Rusak Lingkungan

Sebelumnya, pemerintah kembali mengizinkan atau membuka keran ekspor pasir laut menuai kritik. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai, keuntungan nilai ekonomi yang diterima Indonesia atas ekspor pasir laut, tidak setimpal dengan kerusakan alam yang akan terjadi.

"Kalau misalnya memperoleh royalti atau pajak (dari ekspor pasir laut) itu nilainya kecil jika dibanding sektor tambang atau lainnya. Sementara kerusakannya lebih besar," ujar Fahmy kepada merdeka.com, Selasa (30/5).

Fahmy menambahkan, sangat sulit menjamin pengawasan volume pasir laut yang akan dikeruk untuk ekspor, tidak ugal-ugalan. Dia pun mengingatkan Jokowi agar mencabut aturan tersebut.

"Kalau ekspor karena itu tujuannya mencari profit maka itu nanti akan terjadi pengerukan pasir laut secara ugal-ugalan barangkali sulit untuk diawasi," pungkasnya.