Follow
Kemendag minta pengusaha pelayaran rampungkan izin sebelum impor
Merdeka.com - Pemerintah terus mempercepat permasalahan bongkar muat pelabuhan (dwelling time). Bahkan, para pengusaha pelayaran diminta dapat menyelesaikan pengurusan izin sebelum melakukan kegiatan impor.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Doddy Edward mengatakan selama ini tak jarang para pengusaha melakukan importasi sebelum menyelesaikan izin-izin yang diperlukan sehingga memakan waktu lama untuk bergerak di proses selanjutnya.
"Sedapat mungkin pada saat mereka melakukan proses meminta izin, jadi ini izinnya diproses dulu. Baru mereka melakukan impor," ujar Doddy di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (10/10).
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Kenapa Kemendag memastikan keberadaan prasarana perdagangan? 'Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti,' terang Wamendag Jerry.
-
Kapan Permendag baru berlaku? Permendag Nomor 22 Tahun 2023 dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 berlaku mulai 19 Juli 2023.
-
Apa yang Kemendag pastikan keberadaannya? Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menekankan, pemerintah terus memastikan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas perdagangan.Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.
-
Bagaimana Kemendag mengawasi pelabuhan tikus? 'Pelabuhan tikus ini memang susah mengawasinya, dan aparat kita tidak mungkin sanggup dan tak akan cukup. Sehingga kita harus berkolaborasi. Pernah ada masyarakat yang menolak karena alasan ekonomi, mereka minta dengan berbagai alasan. Ini yang terjadi di lapangan, tapi kita lakukan yang bisa kita. Kita push terus,' ujarnya.
-
Kapan kebijakan ini berlaku? Mulai awal tahun 2025, hanya aplikasi yang memiliki fungsi inti dan memerlukan akses ke gambar serta video pengguna yang akan diizinkan untuk mengakses seluruh galeri.
Menurutnya, imbauan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015. "Jadi segala persyaratan, segala rekomendasi dan lainnya itu harus diclearkan dulu baru dia lakukan proses importasi," jelasnya.
Doddy menambahkan, pihaknya telah menyampaikan penegasan ini kepada Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Untuk komoditas besi dan baja dan tekstil dan produk tekstil (TPT) sekarang menggunakan laporan surveyor (LS) dalam negeri untuk bisa keluar dari pelabuhan
Baca Selengkapnya
Kegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca Selengkapnya
Kemendag mengungkap alasan melakukan relaksasi izin impor dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Permendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas dll.
Baca Selengkapnya
Permendag ini merupakan perubahan ketiga dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 sebagai upaya mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan.
Baca Selengkapnya
Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk memberikan relaksasi pada 7 komoditas yang mengalami kendala impor
Baca Selengkapnya
Mendag memimpin ekspose temuan kapal tanker asal impor yang tidak memenuhi ketentuan impor.
Baca Selengkapnya
Sejumlah relaksasi pengaturan izin diberikan dan beberapa di antaranya kembali ke Permendag 25 Tahun 2022 untuk tujuan yang sama.
Baca Selengkapnya
Kendala dalam persyaratan izin impor salah satunya ada persetujuan teknis dari Kementerian Perindustrian.
Baca Selengkapnya
Untuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.
Baca Selengkapnya
Rinciannya, sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.
Baca Selengkapnya
Bea Cukai berkomitmen untuk mendukung memperlancar proses impor di pelabuhan
Baca Selengkapnya