Kemenhub Serahkan Masalah Diskon Tarif Ojek Online ke OJK dan KPPU

Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur diskon atau potongan harga tarif ojek online Grab dan GO-JEK. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat mengatakan pihaknya akan melarang perusahaan memberikan diskon ojek online terhadap penumpangnya.

Dia menjelaskan, dalam hal ini Kemenhub hanya mengatur dari sisi transportasi saja. Yaitu Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagai acuan untuk perusahaan menentukan tarif transportasi ojek online.

"Di dalam regulasi itu tidak mengenal kita yang namanya diskon, tidak mengenal namanya reward yang lain adanya tarif batas bawah tarif batas atas atau tarif minimal di zona 1 zona 2 dan zona 3," kata dia, di Gedung Kemenhub, Jakarta, Jumat (14/6).

Oleh karena itu, terkait pengaturan diskon dia menyebutkan pihaknya akan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai lebih berwenang. "Jadi kalau kemudian di luar ramai menyangkut masalah diskon dan saya koordinasikan lembaga pihak perbankan, pihak OJK, bahwa itu adalah di luar domain di luar ranah, di luar bisnis yang menyangkut transportasi jadi saya tidak mengatur soal itu," ujarnya.

Sementara dari segi persaingan atau perang tarif, akan menjadi kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). "Dan kemudian kalau pun ada indikasi pelanggaran menyangkut persaingan usaha tidak sehat, saya hanya melaporkan kepada KPPU, nanti kemudian wasitnya KPPU yang selama ini kita mengatur diskon tarif ojek online itu tidak ada," tutupnya.