KemenkumHAM Raup PNBP Semester I Rp2,2 T, Terbesar dari Imigrasi

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2,2 triliun sepanjang semester I-2022. Angka ini naik 44,5 persen (yoy) dari Rp 1,6 triliun di tahun lalu.

Jumlah tersebut juga telah mencapai 59,1 persen dari target sebesar Rp 3,8 triliun. Bila dihitung hingga Agustus 2022, capaian PNBP-nya telah mencapai Rp 2,4 triliun atau 64,11 persen dari target yang sudah ditentukan.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan, sebagian besar PNBP Kemenkumham didapat dari layanan publiknya yaitu layanan keimigrasian, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual.

"Mayoritas pemasukan PNBP Kemenkumham bersumber dari layanan publik, layanan pendidikan, serta sewa tanah dan gedung," kata Andap dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/8).

Dia merincikan PNBP dari layanan keimigrasian, unit penjaga pintu gerbang negara di enam bulan pertama ini berhasil mencatat pendapatan sebesar Rp 1,52 triliun. Lalu per 5 Agustus 2022 naik menjadi Rp 2,13 triliun, atau 106,55 persen dari target.

Artinya PNBP dari keimigrasian per 5 Agustus 2022 telah mencapai 76,08 persen dari target PNBP tahun 2022 yang sebesar Rp 2 triliun. "Jika melihat data saat ini, layanan keimigrasian malah sudah berhasil melampaui target PNBP tahun ini," kata Andap.

Sumber PNBP Lainnya

Layanan berikutnya berasal dari administrasi hukum umum yang terdiri dari fidusia, badan hukum, jasa hukum lainnya, dan PNBP Umum. Hingga saat ini layanan tersebut sudah mencapai realisasi sebesar Rp 484 miliar atau 51,64 persen, dari target sebesar Rp 938 miliar. Sedangkan dari layanan kekayaan intelektual telah tercapai Rp 470 miliar atau 55,3 persen dari sasaran sebesar Rp 850 miliar

"Layanan kekayaan intelektual ini mencakup hak cipta dan desain industri, paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD), serta merek dan indikasi geografis," tutur Andap.

Adapun jenis PNBP Kemenkumham lainnya yaitu berasal dari pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang dijalankan oleh BPSDM, serta pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan yang dijalankan oleh Sekretaris Jenderal. Berdasarkan data tersebut, Kemenkumham mengumpulkan PNBP melebihi target di akhir periode.

"Jika saat ini saja kita berhasil mencapai 64,11 persen dari target, insya Allah di akhir periode Kemenkumham dapat menyumbang PNBP melebihi target yang ditetapkan," kata Andap.

Sebelumnya, akibat pandemi, Kemenkumham sempat mengalami penurunan PNBP secara signifikan. Namun beragam inovasi dan pemanfaatan teknologi membuat Kemenkumham dapat bangkit kembali memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Kondisi itu tidak hanya dialami Kemenkumham, tetapi hampir seluruh sektor maupun Kementerian/Lembaga (K/L).

Secara keseluruhan, Realisasi PNBP sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai Rp 281 triliun atau 58,3 persen dari target Rp 481,6 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi ini tumbuh sebesar 35,8 perse.

"Meningkatnya penerimaan PNBP ini merupakan kabar baik. Setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama, kinerja pemerintahan semakin baik. Kedua, kondisi perekonomian nasional secara keseluruhan menunjukkan kebangkitan," kata dia mengakhiri.