KemenPAN-RB bakal beri hadiah Jokowi hasil evaluasi kementerian

Merdeka.com - Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mewacanakan melakukan perampingan kementerian dan lembaga. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengaku telah melakukan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari kementerian dan lembaga yang ada.

Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo mengatakan evaluasi ini akan menjadi referensi bagi pemerintahan mendatang yang rencananya akan melakukan penghapusan atau penggabungan kementerian. "Jadi kita cross check mana yang tumpang tindih, karena mana yang mungkin bisa dihapus atau bisa digabung," ujar Eko di Jakarta, Selasa (9/9).

Kementerian menganalisis lebih dari 250 program perundang-perundangan yang memberikan mandat pada tiap sektor dengan tetap mengacu pada Undang-Undang, (UU), Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Pemerintah (PP).

Analisis tersebut, sebagai bagian dari evaluasi kementerian/lembaga. Pihaknya, kata Eko, membandingkan dengan negara lain dalam membangun kementerian, dengan melihat pada tantangan global. "Lalu kami juga menghitung current situation, misalnya pangan, itu dibagi lagi industri primer apa problemnya. Di mana letak kritikal yang tidak nyambung," katanya.

Dia menegaskan, hasil evaluasi akan dilaporkan kepada presiden mendatang melalui menteri koordinator sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perampingan kementerian. "Pak presiden sudah menunjuk 3 menko, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Menko Kesra. Jadi nanti macam-macam menteri berkoordinasi dengan menko yang bersangkutan," katanya.

Penghapusan atau penggabungan kementerian akan berdampak pada efisiensi anggaran. Namun, belum diketahui seberapa besar efek penghapusan terhadap tingkat efisiensi anggaran pemerintah, misalnya pada tunjangan jabatan, program dan lainnya. Hal ini karena masing-masing kementerian punya banyak program.

Eko mengingatkan melakukan perampingan kementerian bukan perkara yang mudah dan dibutuhkan waktu yang cukup lama, untuk beradaptasi dan berbagi program diantara kementerian yang digabungkan.

"Seperti dulu butuh waktu 2 tahun, itu pun belum selesai. Bahkan sampai sekarang imbasnya juga belum selesai. Karena penempatan orang kembali butuh waktu. Ya itu juga kalau ada jabatan yang kosong, kalau tidak, repot."

Sementara itu, jika proses perampingan dilakukan mulai sekarang juga dinilai sangat beresiko karena pemerintahan saat ini masih berlangsung dan pelayanan kepada masyarakat juga harus terus berjalan.

"Jadi kalau saat ini terlalu radikal, khawatirnya resiko terlalu berat sehingga banyak hal yang tidak bisa jalan. Jadi memang diantara visibility politik dan visibility ini (perampingan) harus dipertimbangkan," katanya. (mdk/arr)