Kenaikan Iuran Naikkan Pendapatan BPJS Kesehatan Rp1,9 Triliun

Merdeka.com - Kepala Bidang Kebijakan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Ronald Yusuf, mengatakan pendapatan yang diperoleh dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp1,9 triliun. Ronald menekankan, pendapatan dari BPJS berasal dari peserta aktif, dan bukan peserta terdaftar.

"Kelas III di awal tahun itu memang cukup besar di Februari, Maret, April yang peserta aktif ini berkurang itu hitungan kami Rp306 miliar. Tapi pendapatan yang didapat dari kenaikan iuran tadi itu sebesar Rp1,9 triliun," bebernya.

Ronald menyebutkan bahwa, di awal 2020, BPJS mengalami gagal bayar mencapai sekitar Rp15,5 triliun dengan masa tunggakan 90 hari.

"Sekarang gagal bayar sudah cukup berkurang jauh sekitar Rp4 triliun dan itu secara hari tunggakan kita sekarang sudah mencapai 14 - 20 hari," pungkasnya.

Peserta BPJS Kesehatan Bisa Turun Kelas Jika Tak Sanggup Bayar Iuran

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mempersilakan peserta BPJS Kesehatan turun kelas apabila tidak sanggup membayar iuran di tengah pandemi Virus Corona. Apalagi pada Juni mendatang akan berlaku iuran baru bagi peserta kelas I dan II.

"Siapapun yang merasa keberatan membayar iuran kelas I dan II karena pendapatan menurun akibat pandemi, dapat turun ke kelas III dan mendapat subsidi dari pemerintah," ujar Febrio dalam diskusi online di Jakarta, Jumat (29/5).

Febrio mengatakan, iuran baru akan segera berlaku pada 1 Juli 2020. Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran untuk kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp150.000 per orang per bulan atau naik 85,18 persen, kelas II menjadi Rp100.000 per orang per bulan atau naik 96,07 persen, sedangkan kelas III menjadi Rp42.000 per orang per bulan atau naik 64,70 persen.

Khusus untuk peserta kelas III iuran yang dibayarkan hanya Rp25.500 per orang per bulan atau mendapat subsidi Rp16.500 sepanjang tahun 2020. Sedangkan di tahun berikutnya peserta kelas III hanya bayar Rp35.000 per orang per bulan atau tetap mendapat subsidi Rp7.000.

"Penyesuaian iuran hanya untuk kelas I dan II yang merupakan segmen golongan menengah ke atas. Segmen yang lain tidak mengalami perubahan," kata Febrio.

Lebih lanjut Febrio menuturkan, alasan pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 64 tahun 2020 untuk memperbaiki efektivitas program Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) yang mencakup pendanaan dan kesinambungan program. Selain itu juga perlu desain baru iuran sebab iuran BPJS Kesehatan tidak naik sejak 2016.

"Hal penting yang diatur dalam Perpres 64 tahun 2020 adalah perbaikan segmentasi peserta dan penyesuaian besaran iuran. Lalu penduduk yang didaftarkan pemda selama ini dikenai PBI. Lalu kebijakan mengaktifkan kepesertaan dari peserta yang menunggak dan kebijakan pengelolaan sistem layanan JKN," tandasnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6