Komisi V Setujui Anggaran Kemenhub di 2022 Sebesar Rp32,9 Triliun
Merdeka.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rencana kerja dan pagu anggaran Kementerian Perhubungan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 sebesar Rp32,9 triliun. Alokasi anggaran tersebut sesuai fungsi dan program kerja Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam nota keuangan tahun depan.
"Untuk Kementerian Perhubungan Rp32.938.320.363 telah sama dengan yang ada di nota keuangan," kata Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam rapat kerja bersama Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Kepala BMKG dan Kepala BNPP (BASARNAS), Senin (6/9)
Lasarus merinci, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp505,3 miliar. Sedangkan anggaran untuk mencapai Inspektorat Jenderal Rp87,6 miliar.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Apa yang diusulkan KKP untuk anggaran 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif TA 2024 senilai Rp 714,44 miliar atau tepatnya Rp714.440.000.000.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
"Kemudian, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp5,3 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp8,9 triliun, Ditjen Perhubungan Udara senilai Rp7 triliun, dan Ditjen Perkeretaapian Rp6,7 triliun," ucapnya.
Lalu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp3,7 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp174,3 miliar, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Rp284, 8 miliar.
Sebagai informasi, usai disetujui oleh Komisi V DPR, rencana kerja dan anggaran Kementerian Perhubungan akan di bawa ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, yang kemudian diputuskan dalam rapat Paripurna DPR.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaDengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaRapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca Selengkapnya