Kualitas laporan keuangan pemerintah pusat belum ada kemajuan
Merdeka.com - Hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2012. Hasil audit secara keseluruhan, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atas LHP laporan keuangan pemerintah pusat tahun lalu.
Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan pemerintah pusat belum mengalami kemajuan dibanding tahun sebelumnya. "Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2011," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo dalam sidang Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (11/6).
Meski opini yang diberikan tidak ada peningkatan, BPK mengapresiasi beberapa kemajuan yang dilakukan pemerintah yang telah melaksanakan rekomendasi BPK. Semisal meningkatkan ketertiban dalam inventarisasi, penilaian dan pencatatan aset tetap lainnya.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Bagaimana Kemnaker evaluasi BLKK? Ia menjelaskan, setiap tahun Kemnaker selalu mengevaluasi kebermanfaatan dari program BLK Komunitas.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana Gus Ipul menilai PKB? Keras! Ulama NU Gus Ipul Blak blakan Cak Imin & PKB Tak Naikkan Pamor Anies
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Mengapa BPIP menggelar diskusi etika penyelenggara negara? Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.
Kerja keras pemerintah terlihat pada opini bagi Kementerian atau Lembaga (KL) yang mengalami peningkatan. Jumlah KL yag memperoleh Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK meningkat dari 67 KL pada tahun 2011 menjadi 69 KL pada tahun 2012.
Sedangkan KL yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2012 masing-masing sebanyak 22 dan 2 KL.
BPK juga menyerahkan laporan lain terkait transparansi fiskal. "Laporan tambahan berupa laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah pusat," jelas Hadi.
Dalam LKPP tahun 2012 itu, mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
BPK mencatat dalam laporan realisasi anggaran tahun 2012, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.338,11 triliun atau naik sebesar 10,53 persen jika dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 1.210.60 triliun.
"Dari pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 adalah sebesar Rp 980,52 triliun atau hanya mencapai 96,46 persen dari anggaran sebesar Rp 1.016,23 triliun," tutur Hadi. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaBPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPembayaran jasa EO disebut tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaBPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.
Baca SelengkapnyaBPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaHasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.
Baca SelengkapnyaYasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaBPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca SelengkapnyaOpini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca Selengkapnya