Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kualitas laporan keuangan pemerintah pusat belum ada kemajuan

Kualitas laporan keuangan pemerintah pusat belum ada kemajuan Presiden SBY-BPK. rumgapres/abror rizki

Merdeka.com - Hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2012. Hasil audit secara keseluruhan, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atas LHP laporan keuangan pemerintah pusat tahun lalu.

Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan pemerintah pusat belum mengalami kemajuan dibanding tahun sebelumnya. "Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2011," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo dalam sidang Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Meski opini yang diberikan tidak ada peningkatan, BPK mengapresiasi beberapa kemajuan yang dilakukan pemerintah yang telah melaksanakan rekomendasi BPK. Semisal meningkatkan ketertiban dalam inventarisasi, penilaian dan pencatatan aset tetap lainnya.

Orang lain juga bertanya?

Kerja keras pemerintah terlihat pada opini bagi Kementerian atau Lembaga (KL) yang mengalami peningkatan. Jumlah KL yag memperoleh Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK meningkat dari 67 KL pada tahun 2011 menjadi 69 KL pada tahun 2012.

Sedangkan KL yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2012 masing-masing sebanyak 22 dan 2 KL.

BPK juga menyerahkan laporan lain terkait transparansi fiskal. "Laporan tambahan berupa laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah pusat," jelas Hadi.

Dalam LKPP tahun 2012 itu, mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

BPK mencatat dalam laporan realisasi anggaran tahun 2012, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.338,11 triliun atau naik sebesar 10,53 persen jika dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 1.210.60 triliun.

"Dari pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 adalah sebesar Rp 980,52 triliun atau hanya mencapai 96,46 persen dari anggaran sebesar Rp 1.016,23 triliun," tutur Hadi. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Persoalan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji
BPK Temukan Persoalan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji

BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Ada Kelebihan Bayar EO Penyelenggara G20
BPK Temukan Ada Kelebihan Bayar EO Penyelenggara G20

Pembayaran jasa EO disebut tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Kelemahan Tata Kelola Keuangan Negara di Kemhan Tahun Anggaran 2023, Ada Realisasi Belanja Barang Tak Efektif
BPK Temukan Kelemahan Tata Kelola Keuangan Negara di Kemhan Tahun Anggaran 2023, Ada Realisasi Belanja Barang Tak Efektif

BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.

Baca Selengkapnya
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut

Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Baca Selengkapnya
FOTO: KPU Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 dari BPK, Hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian
FOTO: KPU Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 dari BPK, Hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian

Hasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.

Baca Selengkapnya
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Kelemahan dalam Laporan Keuangan Polri: Belanja Barang Tidak Gambarkan Kondisi Sebenarnya
BPK Temukan Kelemahan dalam Laporan Keuangan Polri: Belanja Barang Tidak Gambarkan Kondisi Sebenarnya

BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.

Baca Selengkapnya
Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 dari BPK RI
Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 dari BPK RI

Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana

Baca Selengkapnya
Rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala LKPP Hendi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Selama Ini
Rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala LKPP Hendi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Selama Ini

Kepala LKPP Hen­drar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselengga­ranya rapat kerja kali ini.

Baca Selengkapnya