Follow
Lahan kian sempit, Indonesia butuh regulasi pertanahan
Merdeka.com - Ketersediaan lahan di Indonesia kian terbatas. Ini berbanding terbalik dengan kebutuhan pemerintah akan tanah untuk kepentingan publik, seperti infrastruktur dan perumahan murah, terus meningkat.
Atas dasar itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menilai kehadiran regulasi pertanahan sangat diperlukan.
"Di Indonesia, di mana tanah sudah semakin sempit, pengaturan pertanahan seharusnya menjadi prioritas," katanya saat rapat pimpinan nasional Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (11/4).
-
Kenapa jalan tol penting bagi ekonomi Indonesia? Jokowi menilai, pembangunan jalan tol dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru selain di Jakarta atau pulau Jawa. Sehingga, biaya logistik dapat lebih murah.
-
Apa harga tanah termahal di Indonesia? Tanah kosong di kawasan ini sudah terbilang sangat jarang karena sebagian besar sudah digunakan untuk membangun gedung mewah yang digunakan oleh perusahaan terkenal baik lokal maupun perusahaan global.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Kenapa Kementan kebut optimasi lahan? Kegiatan ini merupakan yang pertama di wilayah Kalimantan dan sekaligus di Indonesia pada lahan seluas 106 ha di Desa Buntoi. Kementerian Pertanian (Kementan) sigap lakukan akselerasi penanganan darurat pangan dengan beberapa program dan kegiatan, salah satunya melakukan program Optimasi Lahan (OPLA).
-
Bagaimana cara Suswaningsih mengubah lahan? Dalam mengelola lahan tandus, Suswaningsih mengajak masyarakat untuk mengembangkan tanaman lokal. Untuk pengolahan hasil pertanian, Suswaningsih mengajak masyarakat untuk mempertahankan konservasi lahan tersebut.
Sebenarnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), namun tak spesifik mengatur soal pertanahan. Makanya, beleid yang terbit pada 1960 tersebut mengamanatkan pembuatan UU pertanahan.
"UU pokok itu harusnya ada cabangnya. UU pertanahan yang menjadi amanat UUPA tak kunjung dikeluarkan, sehingga pengaturan tanah dilakukan secara adhoc," katanya. "Akibatnya tanah menjadi tak terkontrol."
Menteri Sofyan menjadikan Vietnam sebagai contoh negara berhasil mendapat manfaat dari pengaturan tanah. Di Negeri Paman Ho, warga hanya boleh memiliki tanah dengan luas maksimum 600 meter persegi.
Dengan begitu, pemerintahnya bisa mengalokasikan tanah untuk kepentingan lebih besar. "Samsung dapat tanah di Vietnam sekitar 3.000 hektar dan gratis," katanya. "Sehingga Samsung bisa ekspor produknya dari Vietnam senilai USD 8 miliar."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bank Tanah merupakan Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
Baca Selengkapnya
Erick mengatakan hal ini disampaikan pemerintah Vietnam kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya
Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca Selengkapnya
SK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ke Istana Negara
Baca Selengkapnya
Banyak lahan sudah ditinggali rakyat selama puluhan tahun secara turun-temurun, tapi tidak mendapat legalitas dari negara.
Baca Selengkapnya
Mentan juga akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian dan Perdagangan Republik China, Tang Renjian.
Baca Selengkapnya
Pertemuan dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa, Republik Sosialis Vietnam (MARD)
Baca Selengkapnya
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, sertipikasi tanah telah berdampak pada peningkatan nilai ekonomi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Terkait program pembangunan 3 juta rumah dan swasembada pangan, yang diperkirakan membutuhkan jutaan hektare lahan untuk cetak sawah baru.
Baca Selengkapnya