Literasi Hingga Komitmen Jadi Tantangan Indonesia Jalankan Blue Economy

Merdeka.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan peta jalan Ekonomi Biru, atau populer dengan nama Blue Economy bagi negara-negara ASEAN. Blue Economy adalah memanfaatkan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perairan, namun tetap menjaga kelestarian ekosistemnya.

Sayangnya, untuk menerapkan Blue Economy tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Menurut Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Teguh Sambodo, ada tiga tantangan terbesar bagi Indonesia agar pelaksanaan Blue Economy dapat berjalan optimal.

Tantangan pertama adalah literasi. Teguh mengatakan bahwa peningkatan literasi tentang Blue Economy tidak hanya disasar kepada masyarakat atau individu. Perusahaan yang berinvestasi pada sektor kelautan juga memiliki peran penting keberhasilan Blue Economy.

"Dari literasi ini merupakan satu titik awal bagaimana kita bisa memelihara, memastikan keberlanjutan dari sumber daya yang ada, dari konservasinya, tata ruangnya Sebab pemerintah akan sangat sulit melakukan pengawasan," ujar Teguh dalam konferensi launching peta jalan Blue Economy di Belitung, Senin (3/7).

Tantangan kedua adalah pemanfaatan. Jika seluruh elemen sudah memahami tentang literasi pentingnya Blue Economy, mereka akan sadar dan mengetahui bagaimana memanfaatkan potensi kelautan sekaligus dan tetap menjaga kelestarian laut.

"Kita melihat energi bar terbarukan, bioekonomi, dan bioteknologi yang bisa memberikan solusi dan inovasi bagi segala masalah pembangunan termasuk juga di coastal dan di laut ini menjadi salah satu bagian yang akan dikedepankan," ujarnya.

Tantangan terbesar dari tiga tantangan yang dimaksud adalah bagaimana menjaga komitmen antar generasi dalam melestarikan Blue Economy. Dia mengambil contoh, minat generasi muda untuk terlibat muda dalam perikanan tangkap mengalami penurunan. Di satu sisi, pengetahuan generasi muda tentang kelestarian ekosistem semakin meningkat.

Untuk itu, dia melihat bahwa peta jalan Blue Economy menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia dan ASEAN dapat memanfaatkan potensi perairan yang ada dan mendapatkan nilai tambah dari potensi tersebut.

Sebelumnya pada 2021 lalu, blue economy juga mulai masuk dalam pembahasan di forum Development Working Group sebagai bagian dari G20. Di sini membahas mengenai peluang pengembangan dan upaya menuju transformasi ekonomi.

"Pada 2023 akan didorong jadi prioritas Indonesia dalam pembahasan di ASEAN 2023, karena Indonesia jadi ketua (forum) ASEAN pada saat itu. Dan Indonesia menjadi negara dengan laut terbesar, kita akan mengusung blue economy jadi salah satu upaya pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi di kawasan ASEAN," ujar Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adiniggar Widyasanti.

Tiga tujuan tersebut selaras dengan Prioritas 1 G20 Development Working Group. Yakni Strengthening Recovery from the Covid-19 Pandemic and Ensuring Resilience in Developing Countries, Underdeveloped Countries, and Archipelagic Countries through the three key pillars of Micro, Small, Medium Enterprises; Adaptive Social Protection; and Low-Carbon Green and Blue Economies.

Prioritas tersebut menjadi fondasi bagi salah satu deliverables dalam DMM 2022, yakni the G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, Least Developed Countries (LDCs), and Small Island Developing States (SIDS).

Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk mendukung aksi bersama dalam memprioritaskan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang rendah karbon di negara berkembang, terutama dari sisi perencanaan, peningkatan kapasitas, serta penyusunan rencana aksi terkait pembiayaan dan investasi.