Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Sofyan Target Pembahasan RUU Pertanahan Selesai Pertengahan 2020

Menteri Sofyan Target Pembahasan RUU Pertanahan Selesai Pertengahan 2020 Sofyan Djalil. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut bahwa pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan pada awal 2020. Dia berharap pembahasan itu akan selesai pertengahan tahun 2020.

"Mudah-mudahan dalam enam bulan pertama tahun 2020 beres," kata Sofyan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Sofyan menjelaskan, RUU tersebut tidak akan dibahas lagi dari dari awal karena masuk dalam RUU yang di carry over. Namun, semua itu tergantung kesepakatan dengan DPR.

Orang lain juga bertanya?

"Tapi sangat tergantung anggota DPR sebagian besar anggota DPR baru kan. Nanti kita akan lihat dinamikanya. Tapi sebenarnya substansi-subtansi yang sudah disepakati dan tidak kontroversial saya pikir engga ada masalah," ungkapnya.

Dia mengatakan sudah tidak ada lagi pasal-pasal kontroversial dalam RUU tersebut. Tetapi DPR san pemerintah akan tetap membuka ruang diskusi dengan masyarakat yang beberapa waktu lalu sempat mengkritisi pasal-pasal salam RUU tersebut.

"Cuma kan yang kontroversial itu kita akan bicarakan. LSM keberatan, apa masalah mereka keberatan, kita diskusi, akan ada dengar pendapat lagi," ucapnya.

Sepakat Bahas RUU Pertanahan

Sebelumnya, Komisi II DPR dengan pemerintah sepakat untuk kembali membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. Pembahasan itu akan dimulai pada Januari 2020.

"Ya dimulai nanti pembentukan panja. Jadi nanti di awal masa sidang berikutnya itu masuk tanggal 10 (Januari) kita sudah membentuk panja-panja termasuk panja RUU yang mau kita selesaikan dalam tahun pertama ini," kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya

Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Baca Selengkapnya
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025
Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR

Menkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg
Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg

Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg

Baca Selengkapnya
Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat
Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat

Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir

Baca Selengkapnya
Debat Panas Benny K Harman Vs Menteri Hukum soal RUU Perampasan Aset Absen dari Prolegnas, Sampai Bawa Nama Prabowo
Debat Panas Benny K Harman Vs Menteri Hukum soal RUU Perampasan Aset Absen dari Prolegnas, Sampai Bawa Nama Prabowo

Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-Buru
Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-Buru

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

Baca Selengkapnya