Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemberian keringanan pajak untuk investor bukan prioritas menkeu

Pemberian keringanan pajak untuk investor bukan prioritas menkeu Sertijab Menteri Keuangan. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku akan lebih fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya mendesak dan harus segera dituntaskan. Salah satunya adalah penyelesaian pembahasan RAPBN-P 2013.

Chatib menuturkan, ada banyak isu dan persoalan yang harus diselesaikan. Namun, tidak semua menjadi prioritas dalam waktu dekat. Salah satunya pemberian insentif fiskal untuk investor.

"Memang ada beberapa isu yang pernah saya sampaikan, seperti fiscal insentif (insentif fiskal), tapi itu waktunya agak lebih medium term ya," jelas Chatib di kantornya, Jumat (24/5).

Dia menegaskan, yang mendesak dan harus diprioritaskan saat ini adalah pengelolaan anggaran. Mulai dari pembahasan RAPBN-P 2013 hingga penyerapan anggaran. "Dalam bulan ini kita harus menyelesaikan RAPBN-P karena itu segera dan harus diselesaikan berkaitan dengan posisi fiskal yang baru," katanya.

Menurutnya, hal itu dilakukan mengingat masa kerja kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang hanya menyisakan waktu 1,5 tahun. Dia tidak bisa memastikan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas sebagai Menkeu.

"Jadi lebih baik saya selesaikan persoalan-persoalan yang saya istilahkan quick wins, salah satunya itu tadi soal disbursement, percepatan (penyerapan)" ujarnya.

Dia berjanji tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Meski memastikan tidak akan menjadi penghambat dalam proses pencairan anggaran, tapi Chatib akan memastikan semua sesuai dengan aturan.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tak Singgung IKN, PDIP: Menggarisbawahi Mana yang Jadi Prioritas
Prabowo Tak Singgung IKN, PDIP: Menggarisbawahi Mana yang Jadi Prioritas

Indonesia saat ini memiliki utang luar negeri sebesar Rp8.400 triliun.

Baca Selengkapnya
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

Baca Selengkapnya
RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas Pembahasan di Baleg
RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas Pembahasan di Baleg

RUU yang menjadi prioritas Baleg yakni RUU PRT dan RUU MD3. Sementara.

Baca Selengkapnya
Debat Cawapres: Prabowo-Gibran Mau Bikin Lembaga Khusus Penerimaan Negara
Debat Cawapres: Prabowo-Gibran Mau Bikin Lembaga Khusus Penerimaan Negara

Lembaga ini nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah Pertama Kali dalam Sejarah RI, Berpotensi Timbulkan Kebingungan
PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah Pertama Kali dalam Sejarah RI, Berpotensi Timbulkan Kebingungan

Pengenaan tarif PPN 12 Persen bersifat selektif kepada komoditas tertentu, yang diutamakan menyasar kelompok barang mewah.

Baca Selengkapnya
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani

Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025
Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025

Baca Selengkapnya
Usai Bertemu Prabowo, DPR: Kenaikan PPN 12% Hanya Khusus Barang Mewah
Usai Bertemu Prabowo, DPR: Kenaikan PPN 12% Hanya Khusus Barang Mewah

PPN 12 persen hanya berlaku untuk konsumen yang membeli barang-barang yang masuk dalam kategori mewah.

Baca Selengkapnya