Pemberian keringanan pajak untuk investor bukan prioritas menkeu
Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku akan lebih fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya mendesak dan harus segera dituntaskan. Salah satunya adalah penyelesaian pembahasan RAPBN-P 2013.
Chatib menuturkan, ada banyak isu dan persoalan yang harus diselesaikan. Namun, tidak semua menjadi prioritas dalam waktu dekat. Salah satunya pemberian insentif fiskal untuk investor.
"Memang ada beberapa isu yang pernah saya sampaikan, seperti fiscal insentif (insentif fiskal), tapi itu waktunya agak lebih medium term ya," jelas Chatib di kantornya, Jumat (24/5).
-
Apa yang harus jadi prioritas saat menentukan anggaran? Buat daftar elemen pernikahan yang paling penting bagi kamu dan pasangan, seperti lokasi, pakaian, dekorasi, dan makanan. Fokuskan dana pada elemen-elemen tersebut, dan cari cara untuk menghemat pada bagian lainnya.
-
Mengapa penting untuk menetapkan anggaran? Sangat penting untuk membuat anggaran yang cukup fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan fluktuasi harga atau kebutuhan mendesak, tetapi tetap ketat untuk menghindari pemborosan.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Kenapa APBN penting buat negara? APBN memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara.
Dia menegaskan, yang mendesak dan harus diprioritaskan saat ini adalah pengelolaan anggaran. Mulai dari pembahasan RAPBN-P 2013 hingga penyerapan anggaran. "Dalam bulan ini kita harus menyelesaikan RAPBN-P karena itu segera dan harus diselesaikan berkaitan dengan posisi fiskal yang baru," katanya.
Menurutnya, hal itu dilakukan mengingat masa kerja kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang hanya menyisakan waktu 1,5 tahun. Dia tidak bisa memastikan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas sebagai Menkeu.
"Jadi lebih baik saya selesaikan persoalan-persoalan yang saya istilahkan quick wins, salah satunya itu tadi soal disbursement, percepatan (penyerapan)" ujarnya.
Dia berjanji tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Meski memastikan tidak akan menjadi penghambat dalam proses pencairan anggaran, tapi Chatib akan memastikan semua sesuai dengan aturan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaIndonesia saat ini memiliki utang luar negeri sebesar Rp8.400 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaRUU yang menjadi prioritas Baleg yakni RUU PRT dan RUU MD3. Sementara.
Baca SelengkapnyaLembaga ini nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaPengenaan tarif PPN 12 Persen bersifat selektif kepada komoditas tertentu, yang diutamakan menyasar kelompok barang mewah.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaKetua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025
Baca SelengkapnyaPPN 12 persen hanya berlaku untuk konsumen yang membeli barang-barang yang masuk dalam kategori mewah.
Baca Selengkapnya