Follow
Pemerintah dan Banggar DPR sepakati 4 poin asumsi migas RAPBN-P 2016
Merdeka.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dengan Pemerintah untuk melanjutkan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2016.
Rapat sempat diskors selama 1 jam untuk melakukan lobi-lobi tertutup antara Pemerintah dan Anggota Banggar. Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili oleh Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) IGN Wiratmaja, serta Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Amien Sunaryadi.
Usai melakukan lobi tertutup, Pemerintah dan Banggar sepakat menetapkan asumsi ICP USD 40 per barel, lifting migas 820.000 barel per hari, lifting gas 1,15 juta barel setara minyak per hari dan cost recovery USD 8 miliar. Setelah itu, rapat akan kembali dilanjutkan pada Kamis (16/6).
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa itu PPN 12%? Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
"Kami putuskan ini dan rapat diskorsing sampai besok pukul 10.00 WIB. Dan kami minta pemerintah berdasarkan putusan ini melakukan perhitungan berapa produksi dan pendapatannya," ujar Ketua Banggar Kahar Muzakir di Ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).
Berikut perubahan asumsi sektor ESDM hasil rapat Pemerintah dengan Anggota Banggar DPR RI:
1. Pemerintah ajukan ICP sebesar USD 40 per barel, sementara Komisi VII ajukan ICP sebesar USD 45 per barel. Banggar putuskan USD 40 per barel asumsi ICP dalam postur RAPBPN 2016.
2. Pemerintah ajukan lifting sebesar 820.000 barel per hari, dan Komisi VII ajukan lifting ICP 820.000 barel per hari, Banggar putuskan lifting 820.000 barel per hari.
3. Pemerintah ajukan lifting gas 1,15 juta barel setara minyak per hari dan Komisi VII ajukan lifting 1,15 juta barel setara minyak per hari. Banggar putuskan lifting gas 1,15 juta barel setara minyak per hari.
4. Pemerintah ajukan cost recovery USD 11 miliar, sementara Komisi VII ajukan cost recovery USD 9 miliar. Banggar putuskan cost recovery USD 8 miliar.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Said menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.
Baca Selengkapnya
BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca Selengkapnya
Nantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca Selengkapnya