Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah dan Banggar DPR sepakati 4 poin asumsi migas RAPBN-P 2016

Pemerintah dan Banggar DPR sepakati 4 poin asumsi migas RAPBN-P 2016 Ilustrasi DPR. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dengan Pemerintah untuk melanjutkan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2016.

Rapat sempat diskors selama 1 jam untuk melakukan lobi-lobi tertutup antara Pemerintah dan Anggota Banggar. Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili oleh Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) IGN Wiratmaja, serta Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Amien Sunaryadi.

Usai melakukan lobi tertutup, Pemerintah dan Banggar sepakat menetapkan asumsi ICP USD 40 per barel, lifting migas 820.000 barel per hari, lifting gas 1,15 juta barel setara minyak per hari dan cost recovery USD 8 miliar. Setelah itu, rapat akan kembali dilanjutkan pada Kamis (16/6).

"Kami putuskan ini dan rapat diskorsing sampai besok pukul 10.00 WIB. Dan kami minta pemerintah berdasarkan putusan ini melakukan perhitungan berapa produksi dan pendapatannya," ujar Ketua Banggar Kahar Muzakir di Ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).

Berikut perubahan asumsi sektor ESDM hasil rapat Pemerintah dengan Anggota Banggar DPR RI:

1. Pemerintah ajukan ICP sebesar USD 40 per barel, sementara Komisi VII ajukan ICP sebesar USD 45 per barel. Banggar putuskan USD 40 per barel asumsi ICP dalam postur RAPBPN 2016.

2. Pemerintah ajukan lifting sebesar 820.000 barel per hari, dan Komisi VII ajukan lifting ICP 820.000 barel per hari, Banggar putuskan lifting 820.000 barel per hari.

3. Pemerintah ajukan lifting gas 1,15 juta barel setara minyak per hari dan Komisi VII ajukan lifting 1,15 juta barel setara minyak per hari. Banggar putuskan lifting gas 1,15 juta barel setara minyak per hari.

4. Pemerintah ajukan cost recovery USD 11 miliar, sementara Komisi VII ajukan cost recovery USD 9 miliar. Banggar putuskan cost recovery USD 8 miliar.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya

Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau
Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau

Said menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya

BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis

Baca Selengkapnya
Rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala LKPP Hendi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Selama Ini
Rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala LKPP Hendi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Selama Ini

Kepala LKPP Hen­drar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselengga­ranya rapat kerja kali ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Subsidi Petamax, DPR Ingatkan Ini
Pemerintah Berencana Subsidi Petamax, DPR Ingatkan Ini

Nantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
Perluasan Basis Pajak Berlanjut, Pemerintah Incar Pendapatan Pajak Rp2.490 Triliun di 2025
Perluasan Basis Pajak Berlanjut, Pemerintah Incar Pendapatan Pajak Rp2.490 Triliun di 2025

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Harga Solar Seharusnya Rp12.100 per Liter, Pemerintah Bakal Beri Subsidi Rp3.000 per Liter di 2025
Harga Solar Seharusnya Rp12.100 per Liter, Pemerintah Bakal Beri Subsidi Rp3.000 per Liter di 2025

Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.

Baca Selengkapnya