Pengusaha tambang ogah ubah kontrak, Jonan tunggu arahan Jokowi

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bakal melaporkan perkembangan amandemen kontrak pertambangan kepada Presiden Joko Widodo. Dia belum bisa memutuskan sanksi terhadap perusahaan tambang yang enggan mengubah kontrak.

"Saya akan lapor dan minta arahan presiden tindakan apa yang akan diambil pemerintah terhadap yang belum teken," kata Menteri Jonan saat menyaksikan penandatangan amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), Jakarta, Rabu (12/4).

Menteri Jonan memaklumi jika proses amandemen bisa berlangsung lama. Namun, dia menyayangkan jika ada perusahaan yang tidak mau menuruti amanah Undang-Undang No.4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

"Memang, term-term amandemen harus sepakat. Tapi kalau sampai tidak mau tandatangan, ini apa? Saya bingung, karena amandemen kan amanat undang-undang."

Dalam kesempatan itu, Menteri Jonan juga mengingatkan kebijakan pemerintah terkait penjualan lahan tambang. Di mana lahan boleh dilego dengan menggunakan harga pasar.

"Tapi penjualan tak termasuk kandungan tambang yang berada di bawahnya," katanya.

Kecuali, menurutnya, barang tambang sudah digali dan negara telah mendapatkan pembayaran royalti. Jika demikian, itu sudah menjadi hak perusahaan.

Kementerian ESDM mencatat ada sebanyak 34 perusahaan pemegang Kontrak Karya. Perinciannya, dua telah berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sisanya, 21 Kontrak Karya telah diamandemen, 12 diantaranya diteken hari ini. Dengan demikian, masih ada 11 kontrak karya belum diamandemen.

Disebutkan juga, sebanyak 74 perusahaan memegang PKP2B. Empat sudah diterminasi dan satu dalam proses penutupan tambang.

Kemudian, 37 sudah diamandemen. Termasuk 15 yang diteken hari ini. Sisanya, 32 perjanjian belum mengalami revisi.