Pertamina: Pemerintah sebelum Jokowi hambat pembangunan kilang baru
Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) menuding adanya pihak yang tidak ingin Indonesia memiliki kemandirian energi. Salah satu caranya dengan menghambat pembangunan kilang minyak yang sudah 22 tahun tidak dibangun.
Sekretaris Perusahaan Pertamina, Wisnuuntoro mengatakan sejak tahun 2000, banyak investor yang ingin membantu Indonesia untuk membangun kilang minyak. Namun, ada pihak pemerintahan yang tidak ingin kilang Indonesia maju.
"Begitu kuatnya satu pihak yang memproteksi sehingga jangan sampai kilang Indonesia itu maju," ujar dia dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/9).
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Pertamina menjaga ketahanan energi di Indonesia Timur? Tanki LPG Wayame dan Jayapura misalkan, kedua tanki LPG ini meningkatkan ketahanan energi LPG sekitar 8-13 hari. Lalu hadirnya tanki BBM Pare Pare, ini bisa menyuplai sekitar 40% kebutuhan Pertalite masyarakat setiap harinya 'Tanki BBM dan LPG yang berlokasi di kota besar ini memiliki peran penting menjadi titik suplai utama di wilayah Indonesia Timur.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
Namun, dia enggan menyebutkan pihak mana yang mencoba menghalangi pembangunan kilang di Indonesia. Yang pasti, kata dia, pemerintahan sebelum Presiden Jokowi.
"Ya terbukti tapi pemerintah yang dulu-dulu, saya tidak sebutkanlah. Dan baru pemerintahan sekarang ini kita mungkin nanti satu atau dua bulan ini kita resmikan yang di Cilacap. Intinya kita berbenah untuk bangun kilang," kata dia.
Wisnu menambahkan saat ini kilang minyak milik Pertamina tidak bisa menutupi kebutuhan setiap harinya. Kebutuhan BBM per hari dapat mencapai 1,6 juta barel, sedangkan produksi kilang Pertamina hanya mencapai 1,05 juta barel per hari. Dengan begitu, pemerintah harus mengimpor minyak untuk menutupi kebutuhan tersebut.
"Jadi itu kita impor produk dan impor crude. Artinya kita gak usah jual ke mana-mana, mikirin kebutuhan sendiri saja perlu impor dengan kebutuhan 1,6 kilang. Dari dulu itu selalu tidak berhasil. Tanda tanya besar. Alhamdulillah mudah-mudahan sekarang ini berkembang terus, pemerintahan pertama ini kita sudah punya kilang yang fight, paling enggak kita bisa bikin 1,6 juta barel per hari. Jadi tidak dimainkan dengan Singapura lagi. Kita lebih mandiri lah," pungkas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan, pemerintah tengah mendorong percepatan transisi energi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaDia menegaskan jika Indonesia tidak bisa didikte oleh siapa pun.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.
Baca SelengkapnyaAda pihak yang berusaha untuk menghalau terbitnya kebijakan yang akan memudahkan pelaku industri tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi bercerita mengenai Indonesia yang kalah digugat Uni Eropa
Baca SelengkapnyaProgram hilirisasi ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang pemerintah Indonesia telah lakukan.
Baca SelengkapnyaLuhut mengakui Presiden Jokowi telah menjadikan Indonesia sebagai negara industri hilirisasi.
Baca SelengkapnyaPrabowo menjelaskan, melakukan industrialisasi adalah untuk melindungi sumber daya alam demi kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaTKDN merupakan instrumen yang penting untuk melindungi daya saing industri dalam negeri.
Baca Selengkapnya